TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat melantik Misni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang pada Senin, 27 April 2026.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sistem birokrasi pemerintahan daerah agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan, koordinasi kebijakan, serta kesinambungan jalannya roda pemerintahan daerah.
Menurutnya, penguatan birokrasi menjadi langkah penting dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Di tengah tantangan global dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat, kita dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Ansar.
Ia menekankan bahwa birokrasi pemerintah harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jabatan ini bukan sekadar amanah struktural, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman,” tegasnya.
Ansar juga menaruh harapan besar agar kepemimpinan Sekda yang baru mampu memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, pelantikan Misni sebagai Sekretaris Daerah definitif juga mencatat sejarah baru sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut di Provinsi Kepulauan Riau.
Hal ini dinilai menjadi bagian dari penguatan profesionalisme birokrasi yang memberikan ruang terhadap kepemimpinan berbasis kompetensi dan kapasitas.
Sementara itu, Misni menyatakan komitmennya untuk memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon dukungan seluruh jajaran agar kita bisa bekerja bersama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk terus membangun birokrasi yang profesional, kolaboratif, dan adaptif guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
