JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyepakati kolaborasi penataan ruang laut untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Jakarta, pekan lalu.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan potensi kelautan Kepulauan Riau yang meliputi pariwisata bahari, mineral, minyak dan gas bumi, karbon biru, hingga jasa maritim dan kepelabuhanan agar memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan penataan ruang laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan ekosistem laut.
“Dalam konteks ekologi, perencanaan ruang laut berperan untuk mengoptimalkan fungsi dan perlindungan ekologis, keanekaragaman hayati, termasuk memastikan lokasi-lokasi ekosistem karbon biru karena karbon biru punya nilai manfaat bagi lingkungan dan ekonomi,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Kartika, penataan ruang laut juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program kerja prioritas nasional agar berjalan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengajak masyarakat Kepulauan Riau untuk bersama-sama menjadi mitra strategis KKP dalam mendukung penataan ruang laut, mulai dari pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, pertukaran data dan informasi, hingga sosialisasi kebijakan.
“Kerja sama ini sangat penting bagi Kepri, karena telah membagi peran agar masing-masing pihak dapat berkontribusi nyata menjadikan wilayah laut di Kepri dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan daerah dan nasional,” kata Ansar.
Selain penataan ruang laut, nota kesepakatan tersebut juga mencakup pengembangan dan pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, berbagi pakai data dan informasi, serta sosialisasi dan diseminasi kebijakan penataan ruang laut.
Kolaborasi antara KKP dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi kelautan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu aset utama pembangunan Kepulauan Riau. ***
