Diganjar Dua Tahun Berturut-Turut Penghargaan BPH Migas Award
BATAM — Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mengukuhkan diri sebagai contoh nasional dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Komitmen ini diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang digelar di Harper Premier Hotel, Kota Batam, Selasa (22/7/2025).
Penghargaan berturut-turut dari BPH Migas Award pada tahun 2023 dan 2024, serta aktifnya Kepri dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, menjadikan provinsi ini sebagai role model nasional yang layak ditiru oleh daerah lain.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, disaksikan jajaran OPD Pemprov Kepri dan Komite BPH Migas. Fokus kerja sama meliputi pengendalian dan pengawasan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti solar subsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite.
“Sejak kerja sama ini dimulai pada tahun 2022, telah banyak hasil luar biasa yang dicapai dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya terkait penyaluran dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerimanya,” jelas Gubernur Ansar.
Ia menyebut, dari kerja sama ini telah lahir kebijakan strategis, seperti pemenuhan kuota BBM, surat edaran, pembentukan tim koordinasi distribusi BBM, hingga penggunaan fuel card untuk memantau volume pembelian BBM subsidi di SPBU.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa Provinsi Kepri pantas dijadikan pilot project nasional, karena selalu proaktif dan inovatif dalam menjalankan kerja sama dengan BPH Migas.
“Pemerintah daerah seperti Kepri memahami betul siapa yang berhak menerima JBT dan JBKP. Inilah yang membuat kerja sama ini menjadi sangat penting,” ujar Erika.
BPH Migas pun berharap agar Pemprov Kepri terus mendukung proses verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi, serta surat identitas konsumen pengguna BBM subsidi.
“Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, agar meniru apa yang telah berhasil diraih Provinsi Kepri dalam pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan BBM secara cepat dan tepat sasaran,” puji Erika.
Selain penguatan regulasi, Gubernur Ansar menambahkan bahwa pengawasan juga dilakukan melalui:
- Sosialisasi Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 terkait surat rekomendasi pembelian BBM subsidi,
- Rapat koordinasi rutin dengan PT Pertamina dan BPH Migas,
- Pemantauan lapangan, pengawasan SPBU dan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS),
- Tindakan terhadap indikasi penyimpangan distribusi BBM.
“Kami tidak hanya fokus pada kuota, tapi juga memastikan distribusi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan distribusi,” tegas Ansar Ahmad. ***
