TANJUNG PINANG — Dalam pembahasan diskusi tentang percepatan penghapusan kemiskinan Kemiskinan dan Stunting pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan Lingga, Hanafi Ekra, berharap ada langkah-langkah nyata dari pemerintah.
“Hendaknya kedepan harus terintegrasi oleh semua dinas terkait, yaitu membuat program kemiskinan, terutama terhadap Kabupaten yang hari ini masih teridentifikasi manjadi daerah kemiskinan ekstrem,” kata Hanafi kepada media ini, Minggu, 2 April 2023.
Kemudian, lanjut Hanafi, perlu adanya perbaikan dan update terus menerus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai acuan semua program.
“Kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat Lingga masalah lapangan kerja yang sangat sulit, sehingga untuk mencukupi kehidupan keluarga sangatlah berat. Seperti baru-baru ini ada masalah dengan para Penambang Timah dan Penebang Kayu,” ungkap Hanafi.
Terkait minyak solar yang menjadi kebutuhan para Nelayan, Hanafi juga berharap hendaknya pihak terkait dapat mencarikan jalan keluar untuk mengurai benang kusut minimnya minyak dimana-mana.
“Semoga dapat dicarikan solusi terbaik untuk dapat mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat,” harap Hanafi.
Penurunan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Tahun 2024
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengulang kembali arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% (Nol Persen) pada tahun 2024, Fokus penurunan stunting, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.
“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Wali kota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal diatas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang,” kata Gubernur Ansar, kemarin.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang hadir mewakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebutkan pentingnya sinkronisasi tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Daerah.
Untuk tahun 2024, tema RKP Nasional adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus Fatoni.
Sementara itu, Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Onny Noyorono, yang hadir mewakili Kepala Bappenas memaparkan Provinsi kepulauan Riau dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan 6 (enam) strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.
Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif. ***
(red)
