BATAM – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri), Teguh Subroto, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi lintas instansi untuk membahas upaya optimalisasi devisa negara melalui sektor kemaritiman, Kamis (23/01/2025).
Rakor yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Batam ini menghadirkan sejumlah pimpinan lintas sektoral terkait.
Dalam paparannya, Kajati Kepri menyoroti rendahnya penerimaan negara dari sektor kemaritiman di wilayah Kepulauan Riau. Pada tahun 2024, hanya 2,14% dari 130.000 kapal yang melintas di perairan Kepri memberikan kontribusi PNBP, jauh di bawah potensi sebenarnya.
Teguh Subroto mengungkapkan bahwa sistem perizinan labuh jangkar kapal di Kepulauan Riau saat ini masih manual, tidak terintegrasi, dan kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini menyebabkan banyak pemilik kapal lebih memilih Singapura yang memiliki sistem perizinan digital yang efisien.
“Perairan Kepri sering dianggap sebagai ‘black area’ karena tidak adanya transparansi biaya dan proses perizinan. Kondisi ini menjadi celah korupsi dan merugikan devisa negara,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kajati Kepri mengusulkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- Membentuk Kantor Perizinan Labuh Jangkar Terpadu (Satu Atap): Berbasis lintas sektoral, dengan Kejaksaan berperan aktif sebagai pengawas.
- Pengembangan Aplikasi Terintegrasi: Sistem digital yang mengintegrasikan pelaksanaan dan pengawasan labuh jangkar untuk mempercepat proses perizinan.
- Peningkatan Sarana Prasarana: Termasuk penguatan pengawasan lalu lintas kemaritiman melalui teknologi.
Kajati Kepri juga memaparkan rencana pengembangan Command Center Marine Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
“Sistem ini akan menjadi dashboard monitoring real-time, dilengkapi dengan fitur pelacakan kapal, dokumentasi administrasi, serta peringatan dini terhadap aktivitas abnormal di area labuh jangkar,” ungkap Kajati.
Rapat Koordinasi menghasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain:
- Pembentukan Satgas atau Kantor Perizinan Labuh Jangkar Terpadu berbasis MoU lintas sektoral.
- Pengembangan aplikasi pengawasan yang terintegrasi dengan Command Center Marine.
- Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan lalu lintas kemaritiman.
- Pelaksanaan rapat lanjutan untuk percepatan pelaksanaan inovasi.
Rakor yang dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk Kepala KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, dan Konsultan IT Kemaritiman, mendapatkan dukungan penuh dari seluruh peserta.
Mereka berkomitmen untuk mewujudkan inovasi ini demi peningkatan devisa negara dari sektor kemaritiman.
Kajati Kepri menutup Rakor dengan harapan besar, “Kami mengajak semua pihak untuk mendukung inovasi ini agar dapat meningkatkan PNBP sektor kemaritiman di Kepulauan Riau dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.”
Langkah ini diharapkan dapat mengubah wajah perairan Kepri sebagai pusat labuh jangkar kapal internasional yang kompetitif dan transparan. ***
