Dewan Akan Cross Check Perizinan Pabrik Aspal di Toapaya

oleh

– Terkait Dugaan Dibekingi Oknum Dinas.

BINTAN (SK) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, akan Cross Check soal perizinan salah satu pabrik aspal dikawasan Km 17, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, yang diketahui belum mengantongi izin resmi alias ilegal.

Ironisnya lagi, meskipun diduga tidak memiliki izin resmi, nyatanya selama bertahun-tahun, pabrik yang memproduksi aspal itu bisa beroperasi tanpa hambatan maupun tindakan tegas dari pihak pemerintah. Adanya indikasi dibekengi oleh oknum dinaspun mulai mencuat.

Informasi yang diterima dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Bintan, bahwa pabrik tersebut memang sudah lama beroperasi dan tidak memiliki izin. Hanya saja, adanya dugaan pabrik aspal itu memang benar dibekengi oleh salah satu oknum dari dinas di pemerintahan.

“Pabrik itu dibekengi oleh orang plat merah juga, jadi susah kita mau bertindak,” ujar salah satu oknum Satpol PP Bintan baru-baru ini.

Lebih lanjut, sumber menambahkan, sejauh ini belum ada perintah yang menguatkan pihak Satpol PP Bintan untuk bertindak dalam menertibkan aktifitas yang disinyalir dibekengi oleh oknum dinas. Pihak Satpol PP Bintan masih menunggu perintah kuat dari pimpinan.

BACA JUGA  Ansar Belum Bisa Tindak Tegas

“Kalau ada perintah langsung dari orang nomor satu di Bintan, baru kita bisa turun untuk bertindak. Sekarang ini masih susah karena ada yang membekenginya,” sambungnya.

Laporan tersebut sontak membuat pihak DPRD Bintan kaget dan berjanji akan melakukan Cross Check kembali untuk memastikan informasi tersebut. Wakil Ketua Komisi I DRPD Bintan, Daeng Muhammad Yatir menegaskan, aktifitas yang tidak mengantongi izin harus ditindak tanpa peduli siapa yang ada dibaik aktifitas tersebut.

“Nanti kita cek lagi betul tidak adanya oknum dinas yang back-up, tak peduli siapa yang bermain dibelakangnya,” ujar Yatir via sambungan telpon, Minggu (22/03/2015).

Yatir menambahkan, seharusnya oknum dari dinas tidak boleh melegalkan suatu aktifitas yang sudah jelas melanggar aturan. Sebab, oknum-oknum yang diduga ikut bermain dalam hal tersebut jelas menyalahi aturan yang sudah ditentukan.

“Justru orang plat merah itu yang lebih tahu soal aturan, bukannya ikut menyalahi aturan,” tuturnya lagi.

Selain Yatir, Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan juga mengatakan, pihaknya akan segera mencari tahu siapa yang bermain dalam melegalkan aktifitas tersebut.

BACA JUGA  Ansar Belum Bisa Tindak Tegas

“Nanti akan kita cek lagi bersama dengan anggota DPRD Bintan yang lainnya,” ujar Indra. (SK-DER)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.