[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]
HMI Pertanyakan “KESERIUSAN PEMERINTAH” Tangani Kejahatan Non Militer
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang-Bintan, mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani Kejahatan Non Militer.
Kejahatan Non meliter merupakan ancaman yang serius dihadapi bangsa dan negara saat ini. Karena Kejahatan Non Militer seperti pembunuh berdarah dingin, tidak terlihat secara jelas, tapi faktanya ada dan sangat berbahaya.
Ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Arifin, usai seminar Sinergi Penanganan Ancaman Non Militer di Provinsi Kepri, mengatakan, hari ini kita diperlihatkan munculnya berbagai fenomena di tengah masyarakat. Tentu menjadi keperihatinan bersama yang harus segera diambil langkah-langkah pencegahan.
Fenomena itu adalah peredaran narkoba, dan pornografi. Ancaman ini sangat berbahaya, karena kejahatan ini sifatnya candu dan merusak organ fisik, khususnya otak. Bahkan kejahatan ini tidak jarang berujung kepada kematian.
Sementara Kepulauan Riau sebagai Provinsi baru, secara geografis dan daerah yang memiliki banyak pulau, kasus kejahatan narkoba pengawasannya masih lemah dan kurang serius, dan kemungkinan ada keterlibatan oknum aparat yang mempermudah masuknya obat-obatan terlarang tersebut.
”Hal ini terlihat maraknya obat-obatan terlarang yang masuk di wilayah Kepri. Sedangkan pornografi, hampir saja hari ini tidak lagi mampu diatasi, peredarannya bisa diakses kapan saja dan tersedia dengan masif. Sepertinya, hanya iman yang betul saja yang mampu mengatasinya,” katanya, Kamis, (18/10/2018).
Fenomena lainnya, pencemaran lingkungan dan banjir. Hal ini berdampak pada ekosistem laut dan dimungkinkan munculnya berbagai penyakit menular. Limbah sampah juga masih memprihatinkan apabila tidak ada ketegasan untuk menindak pada pembuang sampah, semakin lama pasti akan terjadi pendangkalan perairan dan potensi banjir akan meningkat.
Selain itu penebangan bakau yang masih sering terdengar, itu sangat berbahaya apabila terus dibiarkan, karena ini akan mengurangi tumbuhan yang dapat menyerap air, sehingga mengakibatkan banjir.
”Apalagi sebagai daerah kepulauan, yang dimana-mana jumpa air, mau lari kemana lagi kalau daerah yang dihuni sudah banjir,” terangnya.
Untuk itu, Arifin meminta keterlibatan semua pihak terlibat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap ancaman non militer, khususnya di Kepri.
”Selain itu, saya meminta agar pemerintah daerah untuk membuka forum diskursus untuk menyatukan semua elemen, semua stakeholders, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa, untuk menyusun suatu kesepahaman bersama, menyusun satu kebijakan, menyusun satu program yang mengikat keterlibatan semua elemen untuk berpartisipasi mencegah dan melawan Kejahatan Non Militer di Provinsi Kepri,” tutupnya. (CR-01)
