KOTA BEKASI – Persoalan Pasar Kranji Baru di Kota Bekasi masih belum selesai. Revitalisasi Pasar sampai akhir tahun belum ada kejelasan kelanjutannya. Kondisi itu membuat banyak pedagang gulung tikar.
Berbagai protes telah disampaikan pedagang, tapi revitalisasi tetap tak ada tanda-tanda dilaksanakan. Kekinian pengembang revitalisasi pasar tradisional tersebut kembali dilaporkan ke polisi, pada Rabu 27 Desember 2023.
Hal itu menyusul mangkraknya projek revitalisasi Pasar Kranji Baru antara Pemkot Bekasi dengan PT Annisa Bintang Blitar (ABB) yang dikatakan kian kompleks bahkan Direktur PT ABB diketahui telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan hingga proyek pembangunan yang tidak kunjung rampung.
Saat ini, pedagang bersama Aliansi Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Mulia Pratama, Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia STIE Mulia Pratama, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bekasi Raya, APT2PHI telah melaporkan PT ABB atas tindakan kasus Penipuan, penggelapan.
“Kami Mahasiswa tetap berkomitmen untuk mengawal para pedagang dan terus menggaungkan mengenai carut marut proses revitalisasi pasar kranji baru ini, bentuk komitmen kami dengan para pedagang yaitu tetap mengawal laporan yang dilayangkan oleh para pedagang ke POLRES Metro Bekasi Kota” ujar Ariesta Mirada Putra Ketua BEM STIE Mulia Pratama, melalui rilis resminya diterima redaksi Jumat (29/12/2023)
Proses revitalisasi ini sudah menjadi momok bagi Pemkot Bekasi dimana projek kerjasama coba-coba ini dirasa tidak memiliki kekuatan dan kesiapan dari Pemkot yang pada akhirnya merugikan pedagang
“Kami bersama mahasiswa tetap berkomitmen projek ini harus dilanjutkan dengan pemutusan kontrak kerjasama dengan PT ABB dan membuka peluang tender ulang seluas luasnya bagi perusahaan lain yang mampu dan bonafit” ujar pepen (perwakilan pedagang).
Kasus ini sudah beberapa kali terdengar dan di suarakan baik oleh aliansi pedagang maupun aliansi mahasiswa tersebut, namun tidak ada keseriusan yang diberikan dari Pemkot Bekasi terkhusus Pj Walikota Bekasi. upaya yang di lakukan hanya untuk memperhambat dan terkesan memberikan waktu kepada pihak terkait.
Diketahui bahwa Pemerintah kota bekasi dalam menyelesaikan pasar kranji baru berkutit di soal Kompensasi yang terhutang.
Pemerintah dianggap, tidak memikirkan nasib para pedagang yang ada di tempat penampungan sementara yang sulit untuk usaha, bahkan hampir 40% Pedagang sudah meninggalkan tempat usahanya.
Pemerintah harus memberikan kepastian Hukum tetap terhadap PT. ABB yang tidak sanggup merevitalisasi pasar kranji baru. Demikian dikatakan Ketua APT2PHI.
Keresahan ini mewakili dari pada para pedagang yang memiliki lahan/lapak kios, los di pasar kranji baru yang saat ini aktivitas berdagangnya ikut mandek dan penghasilan yang kian merosot, bahkan yang menyedihkan lagi banyak yang gulung tikar.
Disamping itu pihak PT ABB pada awal berjalannya projek revitalisasi telah menarik DP 10% dari harga jual kios, los, ruko kepada para pedagang yang jumlahnya cukup pantastis hingga total sekitar 23 miliar rupiah, namun tidak ada progres yang kunjung terlihat hingga 3 tahun ini berlangsung.***
