KOTA BEKASI – Hingga Juli 2025, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mencatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut, penanganan baru tercapai sekitar 42 persen dari target 100 persen.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik, menegaskan kondisi ini menunjukkan Kota Bekasi belum bisa disebut sebagai kota layak anak.
“Ada kenaikan laporan kasus. Satu sisi ini baik karena menunjukkan masyarakat lebih terbuka untuk melapor. Namun, di sisi lain ini menjadi lampu merah bahwa kota layak anak belum tercapai 100 persen,” ujar Adelia, Jumat (15/8/2025).
Ia juga menyoroti ketiadaan posko pelaporan di tingkat bawah yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, daerah seperti Depok dan Pekalongan dapat dijadikan contoh karena sudah memiliki satuan tugas (satgas) hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Kalau di Depok, mereka punya satgas sampai tingkat kelurahan. Pekalongan juga sudah terkoordinasi dengan baik. Bahkan ketika ada kasus, tidak harus ke DP3A saja, tapi bisa langsung ke puskesmas untuk asesmen awal,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Kaka Adel itu berharap Pemkot Bekasi segera lebih serius menanggulangi kekerasan terhadap anak. Ia menekankan perlindungan anak merupakan investasi besar dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.
“Perlindungan anak adalah investasi masa depan. Kalau ruang aman anak tidak terjamin, kita akan kehilangan potensi besar generasi penerus bangsa,” tegasnya. ***
(ADVETORIAL DPRD KOTA BEKASI)
