NATUNA (SK) — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta agar ekonomi dan kepariwisataan di Pulau Natuna dikembangkan, terutama yang terkait dengan perikanan. Hal itu disampaikan Jokowi, saat memimpin Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan di Natuna, di atas KRI Imam Bonjol, Kamis, (23/06/2016).
Permintaan Presiden itu, disampaikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, usai mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Natuna. Nurdin sendiri dalam kesempatan itu menyampaikan potensi perikanan dan pariwisata di Natuna.
Nurdin, juga mengajukan pembangunan infrastruktur di Natuna untuk mendukung permintaan Presiden. Karena itu, Presiden menyampaikan, bakal diagendakan rapat lanjutan soal pengembangan Natuna dan rapat teknis dengan para Menteri.
“Gubernur dan Bupati Natuna akan hadir dalam rapat lanjutan itu,” kata Nurdin.
Dalam rapat terbatas itu, Jokowi, meminta agar ekonomi di Pulau Natuna terkait migas ikut dikembangkan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi selalu menekankan, pertama adalah perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan menjadikan prioritas, dan yang kedua adalah mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga.
“Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia,” ujarnya.
Setelah mendengarkan paparan dari semua menteri, lanjut Menlu, Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya dikembangkan, terutama untuk dua, yaitu perikanan dan migas.
“Saya sudah bicara dengan Pak Menteri ESDM dan diperoleh informasi, bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, dimana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi. Sementara itu, Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), tadi juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan, terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu,” ungkap Retno.
Selain perkembangan ekonomi, di bidang perikanan dan migas, menurut Menlu, Panglima TNI menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya.
“Itulah yang dibahas dalam ratas tadi,” sambungnya.
Adapun Menko Polhukam, Luhut B. Pandjaitan, menambahkan, penyelenggaraan rapat terbatas di perairan Natuna, selain karena Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke Natuna, juga sekaligus untuk melihat alutsista yang ada.
“Sekaligus juga menyangkut masalah, memang sudah ada pikiran Presiden, untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini, daripada orang lain yang main di sini,” kata Luhut.
Adapun arahan Presiden di awal pemerintahannya, untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya, dan menjaga kedaulatannya dan hak-hak berdaulatnya. Menurut Menlu, merupakan suatu turunan dari kebijakan yang sejak awal sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Usai memimpin Ratas di KRI Imam Bonjol, Presiden juga melakukan kunjungan ke Masjid Agung Natuna. Di Masjid, Presiden menunaikan sholat, lalu Presiden juga ke Penagih untuk membagikan sembako. (SK-DY/R)
