Dalam indikato kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator).
Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.
Di Provinsi Kepri, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal.
Oleh karena itu, dengan adanya berbagai stimulus ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dipercaya dapat mendorong perekonomian Kepri untuk terus tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 mencapai 5,09 persen menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Berdasarkan kinerja makro ekonomi selama ini, meskipun Provinsi Kepri relatif memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan tetapi nilai inflasinya juga cenderung dapat dikendalikan. Tingkat Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022 masih dapat ditekan di angka 5,83 yang menjadi terendah ke-3 se-Sumatera.
Variabel makro lainnya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kepri adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencapai Rp 308,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 190,16 triliun. PDRB per kapita Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 141,68 juta. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan IV-2022 memberikan kontribusi sebesar 7,54 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.
Selain indikator-indikator makro seperti di atas, salah satu indikator penting lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi, dan semakin tingginya PDRB perkapita, maka diharapkan TPT juga semakin menurun di Provinsi Kepri.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepri turun dari 9,91% di 2021 menjadi 8,23% di 2022, dengan presentasi tren penurunan terbesar se-Indonesia.
Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP).
Indikator IPM antara lain meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Di Provinsi Kepri, bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai peran strategis yang didukung penuh dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepri naik menjadi 76,46 dari 75,79 di tahun 2022, menempatkan Provinsi Kepri urutan terbaik pertama se-Sumatera dan urutan terbaik keempat se-Indonesia.
Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan.
Aspek kesehatan yang diukur, salah satunya adalah indikator prevalensi stunting di Provinsi Kepri turun dari 17,6 menjadi 15,4 dengan urutan Kedua se-Sumatera dan urutan ke 4 se-Indonesia.
Ansar Ahmad memasang target prevalensi stuntuing di Kepri akan turun ke 14% di tahun 2024. Sementara Indeks Kebahagiaan Masyarakat naik menjadi 74,78 dibandingkan periode sebelumnya di angka 73,11, urutan ke 2 se-Sumatera dan urutan ke 6 se-Indonesia.
Adapun Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepri masih dapat di tekan di angka 6,03% dan jauh lebih rendah dari Nasional yaitu 9,57%.
Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dipengaruhi beberapa hal, salah satu diantaranya mulai adanya penyerapan tenaga kerja setelah pandemi Covid-19. Penurunan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi faktor pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.
Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
Nilai ekspor Provinsi Kepri tumbuh sebesar US$ 1.532,82 juta di tahun2022. Ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global.
Dalam bidang penyelengaraan pemerintah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kepri naik menjadi 2,68 Kategori Baik jika dibandingkan tahun 2021 1,96 dengan kategori Cukup. Adapun Indeks Literasi Digital masyarakat Kepri di angka 3,68 menjadikan Kepri terbaik kedua se-Indonesia.
Di sektor pariwisata terjadi Peningkatan jumlah kunjungan wisman yang sangat signifikan, yaitu 758.154 wisatawan manca negara dibandingkan Tahun 2021 yang hanya 3.103 orang. Untuk meningkatkan jumlah wisman di Provinsi Kepri, telah dilauching Second home Visa oleh Menkumham di Bintan.
