TANJUNG PINANG — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah menetapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan laju inflasi di sektor pertanian dan perdagangan.
Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi pemantauan rutin dan pengawasan harga untuk memastikan stabilitas harga. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar serta untuk mencegah penimbunan barang oleh spekulan.
“Kami (Pemprov Kepri) tentu harus memastikan agar pelaku usaha perdagangan tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Kita tentu tidak menginginkan adanya penimbunan barang oleh spekulan,” kata Gubernur Ansar Ahmad, Sabtu (23/3/2024).
Ansar menjelaskan bahwa Pemprov Kepri telah menyediakan aplikasi yang berisi informasi tentang harga pokok harian. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya untuk menjaga harga bahan pokok tetap terkendali.
“Harga bahan pokok harian berdasarkan hasil pengawasan yang kemudian diunggah secara berkala melalui website. Ini agar harga bahan pokok harian dapat terkendali,” terang Gubernur Ansar.
Selanjutnya, Pemprov Kepri juga menggelar pembahasan bersama pelaku usaha dan distributor secara virtual secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam mengatasi masalah inflasi dan berbagi informasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat.
“Kita juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan,” jelas Ansar.
Pemprov Kepri juga bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) untuk menghadirkan Cold Storage Komoditi Cabai dengan kapasitas 7,5 Ton, yang dapat menyimpan bahan pangan hingga 3 bulan. Upaya penyediaan bahan pangan ini terus digiatkan dengan memberikan bantuan pertanian, sarana transportasi, dan MoU bersama Kabupaten/Kota terkait swasembada pertanian.
“Program-program kolaborasi oleh TPID Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannnya. Sehingga inflasi dapat tetap stabil sesuai dengan harapan,” ujar Gubernur Ansar.
Selain itu, Pemprov Kepri juga rutin menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah sebagai langkah konkret untuk menekan inflasi. Pada tahun 2023, pasar murah dilaksanakan sebanyak 63 kali dan gerakan pangan murah sebanyak 44 kali.
Tak hanya itu, Pemprov Kepri juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNIP) dan menjajaki kerjasama antar daerah (KAD) intra Kepri dengan daerah lain di Indonesia seperti Lombok, Bukit Tinggi, Kediri, Blitar, dan Lampung.
KAD Intra Kepri dilaksanakan antara Karimun dan Tanjung Pinang, serta daerah lain di Indonesia. Yakni dengan Lombok, Bukit Tinggi, Kediri, Blitar, dan Lampung.
“KAD ini dilaksanakan untuk memperoleh pasukan cabai merah dan telur ayamras dengan melibatkan distributor dan petani di Kepri. Kita juga telah melakukan penjajakan kerja sama antar daerah (KAD) intra Kepri,” pungkas Gubernur Ansar.
Selain upaya dalam menekan inflasi, Pemerintah Kepri juga berupaya meningkatkan peran dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan pinjaman bunga nol persen hingga maksimal Rp 40 juta bagi UMKM. ***
(Red)
