TANJUNGPINANG – Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebut kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih berada dalam kondisi terkendali meskipun inflasi nasional mengalami kenaikan pada awal 2026.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar dari Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).
Rakor tersebut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti. Selain membahas inflasi, rapat juga membicarakan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) per Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Desember hingga Januari yang berada di kisaran 3,55 persen.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen.
“Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat terutama pada kelompok desil 1 hingga 4,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi secara yoy berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen. Kenaikan harga emas yang dipengaruhi situasi global, termasuk konflik internasional, turut memberi dampak pada kelompok ini.
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga berkontribusi terhadap inflasi sebesar 16,19 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor subsidi energi pada Januari hingga Februari tahun sebelumnya.
Meski inflasi nasional meningkat, Tito menilai kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup stabil.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri tercatat sebesar 0,7 persen, sementara tingkat inflasi daerah berada di angka 3,54 persen.
“Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, ini cukup baik dan masih terkendali” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa komoditas yang memberi andil terhadap inflasi di Kepulauan Riau antara lain emas perhiasan dengan kontribusi sekitar 0,15 persen serta sektor angkutan udara.
Selain inflasi yang relatif stabil, kinerja ekonomi Kepulauan Riau juga menunjukkan tren yang sangat positif.
Tito menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen. Sementara Kepulauan Riau mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 7,89 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional,” tambahnya.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga mengapresiasi capaian ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai konsisten menunjukkan tren positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025.
“Selamat kepada Pak Gubernur atas kinerja pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Tercatat lima kabupaten/kota di Kepri tumbuh di atas rata-rata nasional,” ujar Amalia.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah.
Diperkirakan arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026 seiring kebijakan Work From Anywhere (WFA), sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026.
“Menjelang hari raya, banyak persoalan yang harus diantisipasi secara bersama oleh kepala daerah, mulai dari stabilitas harga barang, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan pelaksanaan ibadah. Semua perlu disinergikan bersama Forkopimda,” tegas Tito.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan bahwa capaian ekonomi dan inflasi yang stabil merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kita bersyukur inflasi Kepulauan Riau masih terkendali dengan baik dan pertumbuhan ekonomi kita juga berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang kita jalankan bersama mulai memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Ansar.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kepri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat menjelang Idul Fitri.
“Kita akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, Forkopimda, serta instansi terkait agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” tutup Ansar. ***
