BATAM – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, menegaskan bahwa kepala sekolah tidak perlu takut menghadapi wartawan. Sebaliknya, ia menyarankan agar sekolah bersikap terbuka dan transparan, terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pernyataan ini disampaikan Teguh saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertema “Pengelolaan Dana BOS yang Transparan dan Akuntabel”, yang diselenggarakan oleh JMSI Kepri di Aula Pertemuan SMKN 1 Batam, Sabtu (15/2/2025).
Diskusi ini dihadiri oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, serta unsur masyarakat, dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kepri, Inspektorat Kepri, Kepolisian, BPMP Kepri mewakili Kemendikdasmen, serta Ketua Umum JMSI Pusat.
Dalam paparannya, Teguh Santosa menegaskan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di sekolah.
Oleh karena itu, kepala sekolah tidak perlu menghindar atau merasa takut ketika wartawan datang untuk meminta informasi.
“Justru kepala sekolah harus terbuka. Jika penggunaan dana BOS sudah sesuai aturan, maka tidak ada yang perlu ditutupi. Jangan takut pada wartawan,” ujar Teguh.
Namun, ia juga mengingatkan agar sekolah mengenali status dan kredibilitas wartawan yang datang.
“Sekolah harus mengecek apakah wartawan tersebut berasal dari media yang resmi dan berbadan hukum. Jangan sampai berurusan dengan oknum yang mengaku wartawan, tetapi berasal dari media yang tidak jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa JMSI adalah organisasi yang menaungi pemilik media siber yang telah terverifikasi. Dengan demikian, setiap berita yang diterbitkan oleh media yang tergabung dalam JMSI dapat dipertanggungjawabkan.
“Berita yang diterbitkan media resmi adalah produk jurnalistik yang memenuhi kode etik dan dapat diuji kebenarannya. Berbeda dengan media tidak berbadan hukum, meskipun menerbitkan berita, namun belum tentu memenuhi standar jurnalistik,” jelasnya.
Ia juga menyarankan sekolah untuk menjalin komunikasi dengan media yang tergabung dalam JMSI guna mengklarifikasi pemberitaan yang tidak benar.
“Kalau ada berita yang menyudutkan sekolah terkait dana BOS, kepala sekolah bisa menggunakan hak jawab melalui media yang resmi. Apalagi, JMSI Kepri sudah menjalin kerja sama dengan sekolah,” pungkasnya.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan sekolah lebih memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan media untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemberitaan. ***
