TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri memperkuat sinergi dalam memetakan lahan-lahan strategis guna membuka ruang investasi baru di wilayah Kepri. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajaran, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi tidak hanya di Batam dan Bintan, tetapi juga di Tanjungpinang dan Karimun.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, beberapa investor telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Kepri pada tahun 2025, khususnya di Pulau Bintan.
Sektor-sektor yang diminati antara lain pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek jembatan Batam-Bintan, pelabuhan bongkar muat internasional, hingga pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Wagub pun berharap dukungan penuh dari BPN Kepri agar sinkronisasi antarinstansi dapat berjalan lancar.
“Kami mohon dukungan dari BPN dan Kantah di daerah agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH bisa berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” tambahnya.
Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menyampaikan bahwa pihaknya hadir bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan untuk mendiskusikan posisi dan status tanah yang potensial bagi investasi.
“Kami juga menyampaikan perkembangan mengenai Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Dalam rakor tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang turut memaparkan hasil identifikasi dan pemetaan lokasi-lokasi potensial, termasuk lahan terlantar dan aset sitaan BLBI yang dapat dikaji pemanfaatannya.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menilai bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah kesenjangan antara tingginya minat investor dan keterbatasan ketersediaan lahan yang siap pakai.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkapnya.
Rakor ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi lintas instansi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman dan legal.
Pemprov Kepri dan BPN Kepri pun berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membentuk tim teknis untuk mempercepat proses identifikasi dan penetapan lahan strategis di seluruh wilayah Kepri. ***
