SIJORIKEPRI.COM, BATAM — Gubernur Provinsi Kepri, H. Nurdin Basirun, membuka Sosialisasi dan Workshop SIMDA Perencanan (E-Planning) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor BPKP Provinisi Kepri, Sekupang, Batam, Rabu, (07/06/2017).
Dalam sambutannya, Nurdin, meminta masyarakat ikut dalam pengawasan pembangunan. Peran itu bisa mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab, sehingga terwujud good dan clean government.
“Ini sesuai dengan amanat undang-undang dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah,” ujar Nurdin.
Dengan diadakan sosialisasi ini, Nurdin berharap, Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) perencanaan (e-planning) akan makin memberikan kemudahan untuk semua pihak dalam mengetahui sistem perencanaan pembangunan suatu daerah. Karena, kemudahan mengetahui semua sistem perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah, satu sisi ikut mendorong publik dan masyarakat luas ikut melakukan kontrol dan pengawasan.
Nurdin juga mendorong seluruh pemerintahan di Kepri untuk bersama-sama bisa menerapkan sistem e-planning tersebut. Hal ini, agar kedepan penyelengaraan pemerintah baik pembangunan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya jelas dan transparan. Dengan demikian, kedepan penyelenggaraan pembangunan dalam hal transparansi keuangan dan perencanaan bisa mendapatkan penilaian seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, menjelaskan, pentingnya setiap pemerintah daerah untuk bisa melakukan tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah dengan melakukan sistem perencanaan pembangunan yang juga baik. Karenanya, BPKP membuat kebijakan Simda yang bisa mencakup seluruh kegiatan pembangunan melalui e-planning ini.
Aplikasi Simda ini, tambah Gatot, nantinya dapat dimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Sistem ini akan lebih terintegrasi, karena didukung fasilitas dan sarana yang memadai. Melalui Simda ini juga, pelaksanaan anggaran dan juga pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan di OPD misalnya, lebih terukur dan terjamin.
“Manfaat lain dari pelaksanaan Simda ini, akan memudahkan dalam melakukan penatausahaan, cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan,” jelas Gatot.
Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Panijo, berharap, dengan adanya sosialisasi dan wokhsop melalui e-planning bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah se-Kepri, terutama untuk belajar dan nantinya bisa menyusun sekaligus menggunakan sistem Simda dalam penyusunan seluruh perencanaan pembangunan di daerah. (SK-DY/Rofik/Rg)
