– Investasi dan Pariwisata Masuk Prioritas.
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Meskipun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sudah diperdakan, namun bukan berarti tidak dapat terjadi perubahan. Perubahan itu tidak bertentang dengan UU, karena juga terdapat di PP No.18 tahun 2017. Oleh karena itu, Pemprov Kepri bersama OPD dan stakeholder, serta akademisi melakukan Musrembang Perubahan RPJMD Kepri Tahun 2016-2921, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat, (13/10/2017).
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan, amanat PP No18 tahun 2017, kita manfaat sebaik mungkin, dan dengan RPJMD Perubahan ini agar dana digunakan yang sangat-sangat prioritas.
“Disinilah kita ambil kesempatan pada perubahan RPJMD ini dengan memanfaatkan dana yang ada semaksimal mungkin, yang dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Pada Musrembang ini, sambung Nurdin, yang bertujuan untuk menerima masukan dan saran dari semua stakeholder, untuk menyelaraskan serta menyepakati RPJMD itu, terlihat sektor investasi dan pariwisata menjadi salah satu prioritas.
“Selain sektor invstasi, juga penyerapan anggaran pariwisata kita cukup bagus. Orang bisnis ini dia lebih jeli. Kalau ada potensi dia akan datang sendiri, apalagi kalau ada pelayanan regulasi yang bisa membuat mereka bisa berkompetisi,” ungkap Nurdin.
Dikatakannya, Mendagri ada membatalkan Perda, yang walau tujuannya untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi kalau menghambat invstasi, tentu tidak bisa.
Nurdin juga mengatakan, telah menyurati, ada kebijakan BP Batam yang saat ini tidak tepat, dan perlu ditinjau kembali.
“Saya tidak mau mencampuri urusan hak dan wewenang pihak lain, tapi saya boleh mengingatkan sebagai kepala daerah,” imbuhnya.
Kemudian, tambah Nurdin, kita perlu membangun infrastruktur yang ada feedbacknya (timbal balik) bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat.
“Katakanlah kalau kita membikin jalan, berarti diharapkan ada pertumbuhan lapangan usaha baru, bisa bangun Ruko, tempat jualan, dan menarik investasi, dan juga untuk kenyamanan,” tambahnya.
Begitu juga, kalau membangun pelabuhan-pelabuhan, tentu arus barang lancar, tidak terhambat dan bisa menekan inflasi, termasuk juga membantu alat-alat pertanian yang bisa menambah penghasilannya.
“Saya rasa, kalau belanja yang tidak terlalu mendesak, perlu dikurangi, seperti studi banding, dan pelatihan-pelatihan yang outcomenya saya belum tahu,” tuturnya.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi 5 % lebih yang belum tercapai, Nurdin mengatakan, bahwa itu adalah cita-cita yang harus diusahakan. Masalah ekonomi jangan dianggap sepenuhnya kesalahan pemerintah, karena banyak faktor yang harus kita ketahui.
Perlu juga kita lihat dalam kehidupan masyarakat, walaupun pertumbuhan ekonomi lemah, tapi kalau kita lihat, infrastruktur kita bagus.
“Memang keinginan kita diatas 4 atau 5 persen, tapi inikan diujung tahun. Bukan kita pesimis, tapi masih ada waktu untuk kita upayakan mendongkraknya. Sementara Investasi yang masuk di Kepri dan laporan realisasi keuangan kita pada kwartal ketiga ini belum semua masuk,” pungkasnya. (SK-MU)
