– Akan Dibeberkan Saat Aksi Demo Ke Kantor Gubernur Kepri.
– Termasuk Oknum Pejabat Yang Bermain Proyek APBD.
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Masyarakat Kepri yang terhimpun dalam Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK), memastikan akan menggelar aksi demontrasi terhadap Kebijakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, beserta jajaran, yang dinilai keliru. Aksi ini, rencana dilaksanakan, Senin, (18/03/2018).
Saat ini, FKMPK telah menyiapkan berkas dan rumusan keprihatinan sebagai dasar aksi yang akan disampaikan ke Gubernur Kepri nanti.
”Ada 36 keprihatinan yang telah kita siapkan. Tiap butir keprihatinan ini disertai bukti dan data di lapangan. Kita tidak main-main menggelar aksi yang akan melibatkan ratusan masyarakat,” tegas Ketua FKMPK, Andi Cory Fatahuddin, Jumat, (16/03/2018).
Andi mengimbau lapisan masyarakat Kepri mendukung dan ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Karena, aksi keprihatinan yang digelar bukan untuk menjatuhkan Gubernur dan jajaran, melainkan upaya mengingatkan dan menegur.
Harapan serupa juga ditujukan buat kalangan mahasiswa, terutama yang ada di Kota Tanjungpinang, ikut turun untuk menyuarakan aspirasi.
”Saya yakin, teman-teman mahasiswa tidak akan membiarkan masyarakat turun sendiri. Mereka tentu akan ikut turun bergabung,” kata Cori.
Aksi demo ini, katanya murni untuk menyuarakan kepentingan umum. Tidak ada rekayasa atau untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh sebab itu, Cori menegaskan, jika ada oknum memanfaatkan aksi ini untuk kepentingan pribadi atau golongan, segera laporkan ke Tim Perumus FKMPK atau langsung menghubungi dirinya.
”Aksi ini semata-mata memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tolong, jangan ada yang memanfaatkan untuk tujuan pribadi,” pinta Cori.
Terkait data dan fakta yang dimiliki FKMPK, Cori menambahkan, tidak saja data kekeliruan Gubernur Kepri, melainkan data dugaan kekeliruan pejabat di OPD Pemprov Kepri. Salah satu, dugaan permainan yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kepri.
”FKMPK telah mengantongi beberapa nama oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kepri yang bermain dalam pengerjaan proyek bersumber APBD Kepri. Kita akan beberkan nama oknum tersebut saat aksi nanti,” katanya.
Sekretaris FKMPK, Chaidar Rahmat, menambahkan, untuk membuktikan aksi ini serius, FKMPK juga telah memberdayakan pakar hukum sebagai penasehat FKMPK. Pakar hukum ini akan pengumpulkan data yang mengarahkan aktivitas pelanggaran yang dilakukan pejabat.
”Jika nantinya ditemui ada oknum pejabat terbukti menyalahi wewenang dan tugasnya, kita akan langsung laporkan ke aparat berwajib. Yang akan melaksanakannya adalah pakar hukum yang telah kita siapkan. Intinya, FKMPK tidak main-main dalam aksi ini,” katanya. (zek)
