TANJUNGPINANG – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hingga semester I tahun 2025, penyaluran KUR di Kepri telah mencapai Rp793,5 miliar untuk 10.695 debitur. Capaian ini disambut optimistis oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang menyebut bahwa KUR menjadi instrumen nyata bagi masyarakat kecil untuk naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera.
“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujar Nyanyang saat menghadiri peluncuran Akad Massal KUR dan Kredit Program Perumahan (KKP) secara serentak di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peluncuran nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Surabaya dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah di 38 provinsi.
Menurut data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, penyaluran KUR terbesar berasal dari Kota Batam dengan nilai Rp465,56 miliar kepada 5.058 debitur. Disusul Kabupaten Karimun (Rp92,51 miliar), Bintan (Rp87,76 miliar), Natuna (Rp42,45 miliar), Tanjungpinang (Rp60,09 miliar), Kepulauan Anambas (Rp24,18 miliar), dan Lingga (Rp20,95 miliar).
Sektor penerima terbesar meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial. Pemerintah menilai penyaluran KUR ini menjadi bukti keberpihakan terhadap sektor produktif yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya menyebut, pemerintah menargetkan penyaluran KUR nasional tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan fokus pada sektor padat karya.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap tiga hingga lima tenaga kerja baru,” ujar Airlangga.
Pemprov Kepri juga mengambil langkah konkret untuk memperkuat implementasi program ini dengan memberikan subsidi margin nol persen bagi pelaku UMKM. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah sejak 2021.
“Hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar,” jelas Nyanyang.
Selain menyalurkan pembiayaan, Pemprov Kepri juga fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan seperti pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran.
“Kami tidak hanya menyalurkan modal, tapi juga membangun mental dan kemampuan pelaku UMKM agar siap bersaing,” tambahnya.
Selain KUR, pemerintah juga meluncurkan Kredit Program Perumahan (KKP) dengan tambahan anggaran Rp130 triliun, di mana Rp113 triliun difokuskan pada penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Airlangga berharap, melalui KUR dan KKP, masyarakat Indonesia tak hanya tumbuh secara ekonomi tetapi juga menikmati kesejahteraan sosial yang lebih merata.
“Program ini mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat,” tegasnya.
Acara Akad Massal KUR dan KKP serentak ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perbankan untuk membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Turut hadir dalam kegiatan di Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Setiawan, Forkopimda, perwakilan bupati/wali kota se-Kepri, kepala OPD, serta pimpinan perbankan di wilayah Kepri. ***
