TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan inovatif. Salah satunya adalah program subsidi margin nol persen yang dijalankan bekerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan bahwa skema nol persen ini dirancang agar pelaku usaha kecil tidak terbebani bunga kredit sehingga lebih mudah mengembangkan usahanya.
“Program ini merupakan wujud keberpihakan Pemprov Kepri terhadap ekonomi kerakyatan. Kami ingin memastikan pelaku UMKM bisa tumbuh tanpa terbebani bunga pembiayaan,” ujar Nyanyang saat menghadiri peluncuran Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KKP) serentak secara nasional di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025).
Sejak program ini dijalankan pada 2021 hingga September 2025, tercatat sebanyak 1.667 pelaku UMKM di Kepri telah menerima bantuan pembiayaan senilai Rp39,7 miliar.
Bantuan tersebut tidak hanya diberikan dalam bentuk permodalan, tetapi juga disertai pendampingan usaha melalui pelatihan pembukuan, desain produk, dan digitalisasi pemasaran.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun kemampuan dan karakter wirausaha. Tahun ini pelatihan dan pendampingan terus kami gencarkan agar pelaku usaha semakin kompetitif,” jelas Nyanyang.
Ia menambahkan, sinergi dengan Bank Riau Kepri Syariah menjadi salah satu model pembiayaan inklusif yang efektif diterapkan di wilayah kepulauan, di mana akses keuangan masyarakat masih terbatas.
Program KUR nasional sendiri kini memasuki babak baru setelah diluncurkannya Akad Massal KUR untuk 800.000 debitur di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan fokus pada sektor produktif seperti industri pengolahan, pertanian, dan makanan-minuman.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap tiga hingga lima tenaga kerja,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memastikan tingkat kredit macet KUR tetap rendah di angka 2,28 persen, menunjukkan kualitas pembiayaan yang sehat.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, hingga semester I tahun 2025, total penyaluran KUR di Kepri mencapai Rp793,5 miliar dengan jumlah 10.695 debitur. Kota Batam menjadi wilayah dengan realisasi terbesar, yaitu Rp465,56 miliar kepada lebih dari 5.000 debitur, disusul oleh Kabupaten Karimun, Bintan, dan Natuna.
“Kepri terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha agar pembiayaan produktif semakin meluas hingga ke pulau-pulau,” tambah Nyanyang.
Ia berharap, keberadaan program subsidi nol persen dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan mendorong UMKM naik kelas.
“Melalui KUR dan pembiayaan syariah nol persen, kami ingin masyarakat kecil di Kepri semakin berdaya, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya. ***
