TANJUNG PINANG — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat substansi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dengan melaksanakan kegiatan Pra Evaluasi Lembar Kerja Reformasi Birokrasi ZI-WBK di CK Hotel Tanjung Pinang pada Jumat (10/5/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
Kegiatan Pra Evaluasi ini juga menjadi langkah awal dalam membangun ZI WBK yang berkelanjutan di lingkungan BPMP Provinsi Kepri. Tujuannya adalah memperkuat internal untuk membentuk budaya kerja yang berintegritas guna mewujudkan visi tersebut.
Kepala BPMP Provinsi Kepri, Warsita S.S M.Pd. dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat kerja yang tinggi dan layanan yang prima. Dia juga menegaskan pentingnya menghindari korupsi dalam pelayanan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
“Tidak melakukan kegiatan korupsi dalam pelayanan dan menjalankan role atau aturan yang sudah ditetapkan,” pinta Warsita.
Warsita menyoroti bahwa integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah fondasi utama dari negara yang berdaulat dan berkeadilan. Evaluasi Pra ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi pencapaian standar tersebut dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.
“Evaluasi ini adalah momen penting bagi kita semua untuk merenungkan kembali tujuan utama kita, yaitu menciptakan wilayah yang bersih dari korupsi. Ini bukan hanya sebuah tugas, tetapi sebuah komitmen yang harus ditanamkan dalam setiap aspek tindakan kita sebagai pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pendamping Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) PDM, Waadarrahman, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan dan komitmen dalam menerapkan standar integritas yang tinggi. Dia juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menciptakan Zona Integritas.
“Berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi haruslah menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Ketua Reformasi Birokrasi Internal (RBI) BPMP, Hemat Junedi, berharap kegiatan ini dapat mensosialisasikan arah kebijakan Reformasi Birokrasi menuju ZI WBK serta memberikan penguatan terkait substansi RBI dan penilaian mandiri. Selain itu, diharapkan terciptanya iklim budaya integritas kerja di lingkungan internal dan eksternal.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari Jumat hingga Minggu (10-12/5/2024), diikuti oleh pegawai BPMP, Kantor Bahasa Provinsi Kepri, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN PDM) Kepri. BPMP juga mengundang narasumber pendamping ZI-WBK dari Setditjan PDM Kemdikbudristek dan KemenPANRB. ***
(Red)
