KEPRITANJUNG PINANG

Rahma : Perempuan Harus Jadi Agen Utama Pencegahan Perilaku “DAN PRAKTIK KORUPSI”

×

Rahma : Perempuan Harus Jadi Agen Utama Pencegahan Perilaku “DAN PRAKTIK KORUPSI”

Sebarkan artikel ini
Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma bersama Komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) binaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto : Humpro Tanjungpinang)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Rahma : Perempuan Harus Jadi Agen Utama Pencegahan Perilaku “DAN PRAKTIK KORUPSI”

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang merupakan binaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan temu karya dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, (5/12/2018). Dengan tema “Etalase Perubahan : “Untuk Perubahan yang Ingin Kita Wujudkan”.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma S.IP, yang merupakan salah satu Agen SPAK turut serta dalam acara temu karya tersebut. Ia bersama para perempuan dan aktivis perempuan yang memiliki tekad untuk memberantas korupsi dan pencegahan perilaku korupsi dari seluruh Indonesia.

Dalam temu karya tersebut, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, turut memberikan pencerahan kepada seluruh agen SPAK terhadap peran perempuan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Selanjutnya dilakukan peluncuran SIDAKA (Korupsi dalam Perkawinan Anak) yang merupakan alat bantu dalam bentuk permainan untuk mencegah perilaku dan praktik korupsi dalam perkawinan anak.

Seraya dengan pelaksanaan kegiatan itu, juga diperkenalkan beberapa inovasi dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu Semai TPQ merupakan permainan yang diadopsi oleh Agen SPAK Kementerian Agama Bulukumba, Sulawesi Selatan dan pertunjukan Dongeng Antikorupsi yang diinspirasi oleh gerakan SPAK di Nusa Tenggara Barat.

Rahma mengatakan, perempuan harus menjadi agen utama dalam pencegahan perilaku dan praktik korupsi. “Perempuan harus mengedepankan kejujuran yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga, dan itu merupakan langkah awal melawan korupsi,” katanya.

Rahma juga menambahkan, peran perempuan sangat besar terutama bagi pejabat-pejabat yang mempunyai istri yang hebat.

“Sebagai seorang istri pejabat, seharusnya dapat menjaga kebanggaan atas prestasi suami yang diamanahkan sebagai seorang pejabat. Dengan demikian, para istri harus mampu membentengi keluarga untuk tidak berperilaku korupsi. Ini yang harus kita rangkul bersama untuk menjadi pelopor-pelopor anti korupsi yang setiap saat bisa mengawal suami dan keluarganya dalam kehidupan sehari hari,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, sebagai pejabat semakin diberi amanah dan tanggung jawab, semakin besar pula peluang untuk korupsi.

“Saat berikrar, mengucapkan sumpah jabatan, kita sebagai pejabat harus berkomitmen untuk diri sendiri dan memberi contoh untuk orang lain, agar terhindar dari perilaku korupsi, jaga amanah yang diberikan kepada kita dan jangan kecewakan keluarga atas kebanggaan yang dimiliki dengan prestasi yang dimiliki,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan talk show dengan beberapa pembicara yang dianggap berhasil membangun komitmen dalam pemberantasan, serta perilaku pencegahan korupsi dari beberapa daerah di tanah air. Diantaranya, Rahmawati Karim dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan yang membahas tentang membangun gerakan demokrasi tanpa korupsi yang melakukan kunjungan dan memberikan pencerahan kepada kaum perempuan di desa-desa yang sulit dijangkau.

Andi Wahyuli yang merupakan Kepala Desa Mallari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang memaparkan tentang membangun desa jujur dengan melanjutkan BUMDES jujur dan mendisiplinkan pelayanan publik.

Dan pembicara selanjutnya adalah Mudayaroh yang merupakan agen SPAK dari Kementerian Agama RI yang telah menjadikan Kemenag Lautan SPAK dengan menggerakkan 164 orang anggota Dharma Wanita Kemenag sebagai agen SPAK.

Di acara ini juga dilaksanakan pameran dan diskusi etalase SPAK yang terdiri dari SPAK Desa, Kementerian dan Lembaga, Aparat Penegak Hukum dan SPAK untuk gerakan masyarakat dan Disabilitas. (Rans/Fakhri)

 

banner 200x200
Follow