– Pembahasan KUA-PPA
BINTAN (SK) — Setelah pelantikan ketua dan Wakil Ketua definitif DPRD Bintan serta pembentukan komisi maupun alat kelengkapan, maka selanjutnya DPRD Bintan telah mengagendakan melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada hari Senin (27/10).
Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan menuturkan, pada Senin (27/10) mendatang DPRD Bintan akan paripurnakan pemaparan KUA-PPAS. Menurutnya, jadwal pemaparan KUA-PPAS tersebut sudah diagendakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bintan yang dijadwalkan pada Senin mendatang.
Sebab lanjutnya, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan sudah memberikan tanda kesiapan pemaparan KUA-PPAS yang akan dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD Bintan pada hari Senin nanti.
“Yang saya tahu, terakhir pihak Pemkab sudah merampungkan pemaparan KUA-PPAS. Sehingga dapat dipastikan sudah dapat dibahas pada paripurna Senin tanggal 27 Oktober mendatang,” ungkap Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) itu saat dihubungi via telpon, Kamis (23/10).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Een ini mengatakan, dengan rampungnya draf KUA-PPAS yang akan dipaparkan oleh Pemkab Bintan dalam rapat paripurna di DPRD Bintan nanti. Hal tersebut kata Een, tidak akan mengganggu secara langsung proses penyusunan Rancangan Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 mendatang.
Dengan begitu sudah dapat dipastikan, DPRD Bintan akan melaksanakan rapat paripurna DPRD Bintan bersama pihak Pemkab Bintan Senin nanti. Dengan begitu kata Een, segala pembangunan di Kabupaten Bintan baik infrastruktur tidak akan terhambat bila semua instansi bekerja bersama untuk membangun Bintan yang lebih baik.
Hal yang dikhawatirkan anggota DPRD Bintan yang sudah dua periode terpilih itu, bila pihak Pemkab Bintan lambat merampungkan draf KUA-PPAS. Namun hal itu sudah terjawab dengan informasi yang ia peroleh terakhir, pihak Pemkab Bintan telah merampungkan draft KUA-PPAS.
Karena kata Een, akan berdampak pada kerja-kerja lainnya. Hal semacam ini yang tak dikehendakinya. “Karena kalau molor satu akan molor semua. Berimbas juga pelaksanaan pembangunan yang bisa molor,” ujar Een. (hk/cw95)
