LINGGA (SK) — Mardian, Aktivis Masyarakat Singkep, mempertanyakan realisasi beasiswa untuk masyarakat hinterland dari kompensasi aktivitas pertambangan yang pernah beroperasi di Kabupaten Lingga, setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Lingga, wajib membayar Rp 500 untuk per tonnya.Dana tersebut dipergunakan untuk bantuan beasiswa, yang merupakan bentuk kepedulian pengusaha terhadap pendidikan.
“Kebijakan yang diambil oleh Pemkab Lingga, dana tersebut dialokasikan sebagai beasiswa bagi anak-anak hinterland bila mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, belum pernah mendengar ada anak-anak hinterland mendapatkan beasiswa dari dana tersebut,” ucapnya, Jumat (27/02/2015).
Dana kepedulian pendidikan dari perusahaan saat beraktivitas di Lingga, di simpan di BPR Danamas, nilainya telah mencapai milyaran rupiah, berrdasarkan perhitungan nilai ekspor bauksit satu perusahaan pertambangan minimal 100 ton setiap bulannya, bila satu perusahaan beraktivitas selama satu tahun, sekitar 1200 ton pertahunnya,
“Dari data ada 65 perusahaan tambang yang pernah beraktivitas di Kabupaten Lingga, bila dihitung dari jumlah ekspor setiap perusahaan tiap bulannya dan dikalikan satu tahun, sekitar Rp 7,8 milyar dana tersebut per tahunnya. Itupun bila kita menghitung perusahaan beraktivitas satu tahun, kita tau rata-rata perusahaan tambang beraktivitas sejak tahun 2010,” papar Mardian.
Dikatakannya kembali, seperti yang kita ketahui bersama pemerintah pusat, provinsi sampai ke kabupaten telah memfloting anggaran yang cukup besar yang di peruntukkan bagi beasiswa, jadi kita meragukan kebijakan pemberian beasiswa dari dana ini.
“Yang jelas potensi penyelewengan pada anggaran ini cukup besar, bisa saja terjadi pertanggung jawaban beasiswa dari pemerintah digunakan untuk mencairkan dana beasiswa dari kepedulian tambang tersebut,” pungkasnya. (SK-Pus)
