[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]
Delapan OPD Jadi Perhatian Tim Saber Pungli, Termasuk Kecamatan
SIJORIKEPRI.COM, ANAMBAS — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dan Polres Anambas, menandatangani nota kesepahaman (MoU) Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penanganan permasalahan dana desa.
Penandatanganan dilakukan Bupati KKA, Abdul Haris SH dan Kapolres Anambas, AKBP Cakhyo Dipo Alam SIK, dihadiri Lanal Tarempa, Koramil 02 Tarempa, Kacabjari Tarempa, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah KKA, di Kantor Bupati KKA, jalan Pasir Peti, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas, Rabu, (22/1/2020).
Bupati KKA, Abdul Haris, mengatakan, dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian diharapkan seluruh stakeholder memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
Aturan mengenai Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) kemudian diganti jadi Saber Pungli, lanjut Bupati Abdul Haris, bukan berarti membatasi kita dalam melakukan program pembangunan.
Akan tetapi membatasi pihak tertentu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang digariskan. Sehingga dengan adanya pengawasan seperti ini mudah-mudahan semakin hari lebik baik dalam suatu pekerjaan.
”Insya Allah, dengan adanya kerja sama yang baik ini, kinerja pemerintahan berjalan sempurna. Tentunya, kita berharap kerjasama ini terus terjalin sehingga tumbuh suatu pelayanan yang maksimal,” katanya.
Ketua UPP Saber Pungli KKA, Rafizal Amin, mengatakan, tahun 2019, dalam aktivitas selama ini, Saber Pungli KKA sudah berjalan dengan baik. Di tingkat Provinsi Kepri, Anambas mendapatkan peringkat ke 3 di bawah Batam dan Bintan.
Pada tahun 2019 lalu UPP Saber Pungli KKA, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 348. Rencana kegiatan Saber Pungli Tahun 2020 ini sesuai dengan anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah.
Ada beberapa hal yang menjadi prioritas dicanangkan oleh UPP Provinsi Kepri yaitu kegiatan yang berkaitan dengan monitoring. Ada 8 (delapan) OPD yang menjadi perhatian pada Saber Pungli, yaitu, Disnaker PTSP, Dinkes, Disdukcapil, Disdikpora, Dinas PU, Disperindagkop, Kecamatan, dan Kemenag.
“Ini adalah bentuk dari pelayanan publik, sehingga pelayanan publik ini menjadikan hal-hal yang sangat rawan terjadinya pungutan-pungutan yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang,” tutupnya. (RD)
