BATAM – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Andi Amran Sulaiman, menyoroti peran strategis pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan sektor pertanian nasional saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Kota Batam, Senin (19/1/2026).
Dalam forum nasional yang dihadiri ratusan perwakilan kabupaten dari seluruh Indonesia tersebut, Mentan Andi Amran menegaskan bahwa kabupaten merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pertanian karena bersentuhan langsung dengan petani dan wilayah produksi pangan.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, khususnya kabupaten, dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi langkah konkret di lapangan.
Pada Rakornas APKASI XVII ini, Mentan Andi Amran mengangkat tema “Penguatan Ekosistem Pertanian Daerah untuk Mendukung Kemandirian Pangan, Hilirisasi, dan Kesejahteraan Petani.” Tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
Mentan juga memaparkan capaian produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton per tahun, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada pada angka 31,19 juta ton. Capaian tersebut diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 7 Januari 2026.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan strategis pemerintah pusat yang didukung oleh implementasi di daerah, termasuk penerbitan sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) di bidang pertanian sepanjang tahun 2025.
Rakornas APKASI XVII di Batam digelar selama tiga hari sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.
Sebelum menghadiri Rakornas APKASI XVII, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun sebagai bagian dari rangkaian agenda kerja di Provinsi Kepulauan Riau. ***
