BATAM – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Grand Mercure Hotel Batam, Kamis (5/3/2026).
Forum perencanaan pembangunan tahunan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan arah pembangunan Kota Batam ke depan sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Musrenbang mengusung tema “Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan” dan dibuka bersama oleh Anggota DPD RI Ismeth Abdullah, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin.
Sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respati, anggota DPRD Provinsi Kepri dari daerah pemilihan Kota Batam, unsur Forkopimda, para camat dan lurah, LPM, tokoh adat Melayu, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga kalangan akademisi.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum penting untuk memastikan seluruh usulan pembangunan masyarakat dapat terakomodasi secara baik dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi dasar penyusunan pembangunan Kota Batam yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan.
“Musrenbang ini harus mampu mengakomodasi berbagai usulan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, serta masyarakat menjadi kunci agar pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nyanyang juga menyinggung berbagai dinamika global yang dalam satu tahun terakhir turut mempengaruhi perekonomian daerah, termasuk di Kepulauan Riau.
Ia menyebut perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan, tekanan inflasi pangan global, serta perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh daerah kepulauan seperti Kepri.
Selain itu, ketegangan geopolitik global di kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi stabilitas energi dan rantai pasok dunia yang berpotensi berdampak pada perekonomian global jika berlangsung dalam jangka panjang.
Dampak kondisi tersebut terasa langsung pada sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian di kawasan industri Batam dan Bintan.
Volatilitas permintaan ekspor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok juga membuat dunia usaha semakin selektif dalam melakukan investasi di kawasan perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun.
Meski menghadapi berbagai tantangan global, Nyanyang menyampaikan bahwa indikator pembangunan di Kepulauan Riau tetap menunjukkan tren yang positif.
Pada Triwulan IV Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94 persen secara year on year, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Selain itu, PDRB per kapita meningkat dari Rp123,46 juta pada tahun 2020 menjadi Rp161,42 juta pada tahun 2024.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada tahun 2025 juga mencapai 80,53 dan telah masuk kategori sangat tinggi serta menempati peringkat ketiga nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,26 persen, termasuk yang terendah di Indonesia.
Namun demikian, Nyanyang mengingatkan masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti peningkatan kualitas pembangunan manusia, optimalisasi potensi maritim, penanganan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemajuan budaya Melayu, serta pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih merata dan terintegrasi.
“Dengan terus mengedepankan kolaborasi yang berkualitas, berbagai tantangan pembangunan tersebut insyaallah dapat kita selesaikan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Kota Batam menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Batam.
Ia menjelaskan seluruh usulan pembangunan yang dihimpun mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan akan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam sehingga menghasilkan prioritas pembangunan tahunan yang transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
“Melalui Musrenbang ini kita berharap dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah dan masyarakat Kota Batam,” tutup Amsakar. ***
