BATAM – Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Karena itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Ansar saat melakukan pertemuan dengan jajaran BPKP Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPKP Kepri, Batam, Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas pengawasan, hingga upaya memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ansar menilai pendampingan dan pengawasan yang dilakukan BPKP memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah daerah menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, keberadaan BPKP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis yang membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat demi mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kepri,” ujar Ansar.
Ansar menjelaskan bahwa pembangunan yang baik harus didukung oleh tata kelola yang baik pula. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas perlu terus diperkuat agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BPKP dalam mengawal berbagai program prioritas daerah. Dengan pengawasan yang efektif, berbagai potensi kendala dalam pelaksanaan program dapat diantisipasi lebih awal.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir menyampaikan bahwa BPKP berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, pendampingan, dan konsultasi.
Menurut Mudzakir, dukungan tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, Pemprov Kepri dan BPKP berharap pelaksanaan berbagai program pembangunan dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kepulauan Riau. ***
