Pemuda Desak Transparansi PPDB dan Kecam Pernyataan Plt Kepala KCD Soal Sekolah Terbuka
BEKASI – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Muda Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Senin (14/7/2025). Mereka menyoroti dugaan praktik jual beli bangku di sekolah-sekolah negeri di Kota Bekasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.
Dalam orasinya, Juhartono, Ketua Barisan Muda Bekasi, secara terang-terangan menuding adanya permainan oknum pejabat dinas dan sekolah dalam penerimaan siswa baru. Ia menyebut praktik tersebut sudah menjadi rahasia umum dan sangat melukai perjuangan masyarakat kecil yang ingin anaknya bersekolah di negeri.
“Masyarakat sudah tahu kelakuan oknum di dinas dan sekolah yang jual beli bangku. Itu sangat melukai kami yang memperjuangkan anak-anak agar bersekolah di negeri,” seru Juhartono lantang.
“Kita akan terus menyuarakan ini lewat aksi jalanan sampai pemerintah memberikan hak pendidikan yang adil dan setara bagi anak-anak di Kota Bekasi,” tambahnya.
Selain menyoroti dugaan praktik korupsi dalam PPDB, massa juga menuntut transparansi penuh dari KCD Wilayah III dan seluruh kepala sekolah negeri terkait kuota penerimaan siswa, jumlah rombel, dan data peserta yang diterima.
“Kami mendesak KCD dan sekolah-sekolah negeri membuka data kuota, jumlah rombel, dan jumlah siswa yang diterima. Jangan ada lagi proses yang ditutupi, semua harus terbuka ke publik!” tegas Juhartono.
Menurutnya, sistem penerimaan yang tidak transparan membuka celah besar untuk kecurangan, termasuk permainan jalur dan pungutan liar berkedok sumbangan.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengecam pernyataan Plt Kepala KCD Wilayah III, Elis Lisnawati, yang menyarankan siswa yang tidak tertampung di SLTA Negeri untuk bersekolah di sekolah terbuka.
Pernyataan ini dinilai tidak sensitif dan tidak memahami konteks sosial serta psikologis anak-anak.
“Kami tidak sangka orang yang duduk di kursi empuk dan digaji rakyat bisa bicara seemosional itu. Sekolah terbuka bukan solusi bagi anak-anak yang gagal masuk negeri. Mereka butuh pendidikan reguler yang layak, bukan sekadar tempat cari ijazah,” ucap Juhartono.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan minimnya empati dan tanggung jawab terhadap hak pendidikan anak bangsa. ***
