Kemenag Ungkap 37 Daftar Lembaga Amil Zakat Skala Nasional Berizin, Lihat Daftarnya Disini

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan ada 37 Lembaga Amil Zakat Skala tingkat Nasional yang memiliki izin.

37 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional berizin itu disampaikan langsung Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, dalam rilisnya, Jumat, 20 Januari 2023.

GESER UNTUK BACA BERITA

Kamaruddin Amin mengatakan, di tingkat pusat ada 37 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sudah terbentuk juga 33 Baznas tingkat Provinsi dan 70 Baznas Kabupaten/Kota.

“Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kabupaten/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” kata Kamaruddin Amin.

Selain itu, lanjut Kamaruddin Amin, ada juga 108 Lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat, namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama.

Tata kelola zakat di Indonesia, lanjutnya, diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur, bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pada ayat (2) mengatur bahwa izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Selain itu, izin berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Baznas, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

“Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga amil zakat,” ujar Kamaruddin Amin.

Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011, tegas Kamaruddin Amin, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat.

“Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” ungkapnya.

Masih kata Kamaruddin Amin, pihak Kemenag sengaja merilis daftar pengelola zakat yang berizin dan tidak berizin.

Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari upaya melakukan pengamanan dana sosial keagamaan zakat, infak, dan sedekah, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut. Ini juga bagian dari menjalankan mitigasi risiko atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

“Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk selalu menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat yang telah mendapatkan izin operasional sesuai ketentuan regulasi,” pungka Kamaruddin Amin.