TANJUNG PINANG — Dalam rangka memperkuat komitmen dan mendorong Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) untuk berperan secara langsung dalam pengembangan Kota Layak Anak di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 di Ruang Rapat Barenlitbang Provinsi Kepri, Dompak, Tanjung Pinang (21/3/2024).
Rapat yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan persamaan persepsi mengenai upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan. Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas persiapan dukungan Gugus Tugas dalam pengisian evaluasi pengembangan KLA.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Barenlitbang Provinsi Kepri, selaku Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak, Misni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kepulauan Riau, serta Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi Kepri.
Sekda Kepri, Adi Prihantara, menjelaskan bahwa kota layak anak merupakan suatu sistem pembangunan yang berbasis pada hak anak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengintegrasikan komitmen bersama stakeholders agar hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga anak dapat berkembang secara maksimal dan terlindungi dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi.
“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga. Oleh karena itu, Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sehingga menjadikan mereka generasi yang kuat dan terhindar dari kekerasan dan tindak eksploitasi,” ucapnya.
Selain itu, Adi Prihantara melihat kebijakan KLA sebagai program yang baik dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2022.
”Saya berharap semoga pertemuan ini menghasilkan ide-ide dan solusi untuk memenuhi indikator-indikator KLA dengan menyiapkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di setiap OPD masing-masing agar predikat sebagai Provinsi Layak Anak dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” harapnya. ***
(zah)
