TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semester I Tahun 2025 dari Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Mudzakir, di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan BPKP Kepri yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dan Kepala BPKP Kepri Mudzakir.
Kesepakatan ini menjadi bentuk pengukuhan kembali atas kerja sama strategis yang telah terjalin dalam mendukung pengawasan, transparansi, dan peningkatan kapabilitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Nota kesepahaman ini adalah wujud sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab tuntutan pembangunan serta harapan masyarakat,” ujar Ansar.
Ansar menekankan, tantangan pembangunan di Kepulauan Riau semakin kompleks seiring dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam.
“Dalam situasi seperti ini, peran BPKP sangat strategis untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan rekomendasi agar kebijakan serta program daerah berjalan tepat sasaran,” lanjutnya.
Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Menurutnya, laporan tersebut merupakan cerminan sejauh mana kebijakan pemerintah berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Laporan ini harus kita jadikan alarm sekaligus kompas agar kita tidak salah arah dalam mengelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar memastikan setiap rupiah APBD yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat melalui layanan publik, pembangunan merata, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Kepri dan BPKP, kita mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Inilah fondasi bagi Kepri untuk tumbuh lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutup Ansar.
Sementara itu, Kepala BPKP Kepri Mudzakir menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kepri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“BPKP berkomitmen untuk terus mendampingi Pemprov Kepri memperkuat sistem pengawasan intern, serta memberikan pembinaan agar kapabilitas aparat pengawasan semakin meningkat,” ujar Mudzakir.
Ia menambahkan, kerja sama ini bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga penguatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berbasis data, berdampak nyata, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepri,” tutupnya. ***
