– Warga Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembangunan JPO.
Tanjungpinang (SK) — Anggara sebesar Rp 2,1 Miliar sudah dialirkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun Fasilitas Umum (Fasum) untuk kelancaran sarana penghubung dijalan DI.Panjaitan Kilometer 7 Tanjungpinang, yang belum lama ini progres pengerjaan dan peresmian Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) itu saat ini telah bisa digunakan warga.
Jembatan penyeberangan perdana dibangun oleh kontraktor pengerjaan kegiatan PT Haesta Gandatama ini, merupakan sarana publik yang telah disediakan Pemda untuk kelancaran alat transportasi pengguna JPO tersebut sebagai bentuk kepedulian lembaga pemerintah terhadap warganya.
Namun sangatlah disayangkan, banyak pihak dan kelompok masyarakat yang kini malah merasa fasum yang kini terpasang tepat didepan Mini Market Global ini belum saatnya dibangun Pemda, dimana menurut warga banyak infrastruktur lain yang harus dibangun selain JPO ini.
Edy warga kilometer 12 ini menilai Pemda terlalu prematur dalam melakukan kegiatan dan mengelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun satu jembatan yang penggunaannya dipandang tidak begitu penting bagi masyarakat.
“Masyarakat dewasa ini sudah memiliki kenderaan roda dua maupun roda empat, dan masih banyak masyarakat yang hidup digaris kemiskinan, itu harusnya jadi perhatian serius pemerintah, bukan bagi-bagi proyek dan membangun fasilitas yang dinilai tidak terlalu dibutuhkan masyarakat,” ungkap Edy.
Katanya lagi, kebijakan yang dilakukan Pemda dinilai tidak melalui kajian sosial lebih dulu, ini kegiatan disinyalir seperti proyek kamuflase yang tujuannya untuk meraup keuangan Pemda untuk kepentingan seseorang dan kelompok orang.
Banyak pihak yang mengkritisi pembangunan jembatan penyeberangan ini, namun pemerintah sepertinya tidak mau tahu terhadap keberagaman pendapat dan opini publik terkait pemborosan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Fahrizan, Ketua LSM Hitam Putih berpendapat, bahwa Pemda harusnya melakukan sesuatu kegiatan apapun bentuknya seharusnya melibatkan masyarakat dan melakukan kajian sosial baik atau buruknya rencana kegiatan pembangunan yang akan mereka realisasikan.
“Jangan asal bangun seperti ini, banyak kegiatan lebih bermamfaat yang dapat dilakukan Pemda ketimbang membangun satu pengerjaan jembatan yang belum begitu penting untuk warganya,” tutup Fahrizan. (SK-R.Nst)
