TANJUNGPINANG – Presidium Gabungan Anak Bangsa (GAB) menyoroti tajam langkah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau (Kepri) yang berencana menganugerahkan Gelar Adat Datuk Laksmana kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada Sabtu (8/11/2025). Menurut GAB, kegiatan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi keuangan daerah yang tengah tertekan.
Ketua Presidium GAB, Bambang, menilai keputusan LAM Kepri untuk menggelar acara seremonial di tengah kondisi APBD yang terbatas menunjukkan kurangnya sensitivitas sosial.
Ia menegaskan, ketika masyarakat dan pemerintah diminta berhemat, justru muncul kegiatan yang berpotensi menguras anggaran tanpa manfaat langsung bagi rakyat.
“Kondisi APBD Kepri saat ini sedang dalam tekanan. Banyak program masyarakat harus dipangkas demi efisiensi, tapi ironisnya LAM justru sibuk dengan kegiatan simbolik yang tidak memberi dampak nyata,” ujar Bambang, Rabu (5/11/2025).
Bambang juga mengingatkan agar LAM tidak melenceng dari peran utamanya sebagai penjaga marwah dan moralitas Melayu.
Ia menilai, pemberian gelar adat seharusnya berdasarkan jasa dan kontribusi nyata, bukan sekadar karena jabatan atau kedekatan politik.
“LAM itu benteng budaya dan moral Melayu, bukan lembaga seremonial yang mudah diundang setiap kali ada pejabat datang. Kalau setiap pejabat diberi gelar adat tanpa ukuran jasa yang jelas, maka nilai kehormatan adat itu akan turun di mata masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, GAB juga menyoroti dugaan bahwa pembiayaan acara tersebut bisa saja bersumber dari APBD melalui kegiatan protokoler atau dukungan dinas tertentu.
“Kalau benar kegiatan ini dibiayai dari anggaran pemerintah, maka itu bentuk pemborosan. Ratusan juta rupiah hanya untuk acara simbolik, sementara banyak masyarakat masih kesulitan mendapat bantuan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Bambang.
Aktivis ini menutup pernyataannya dengan mengingatkan Gubernur Kepri agar lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan mencari panggung politik melalui kegiatan seremonial.
“Gubernur seharusnya mencontohkan efisiensi, bukan malah menambah kegiatan yang beraroma politik. Rakyat sudah cukup lelah melihat uang mereka dihamburkan untuk hal yang tidak prioritas,” pungkasnya. ***
