KOTA BEKASI – Lembaga Sosial Pemuda Nusantara mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan jasa keamanan senilai Rp244 juta di lingkungan Perumda Tirta Patriot. Desakan ini muncul setelah ditemukannya dugaan pelanggaran prosedur lelang serta indikasi pemotongan upah tenaga satuan pengamanan (Satpam) di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR).
Sekretaris DPP LSM Pemuda Nusantara, Budi, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek yang dikelola perusahaan pelat merah tersebut.
Ia menduga proyek jasa keamanan itu dijalankan tanpa melalui proses lelang terbuka sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMD.
“Kami tidak menemukan bukti kegiatan ini dilelangkan. Nilai proyeknya Rp244 juta, jadi tidak boleh dilakukan penunjukan langsung. Ini harus diaudit, karena jelas melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Budi, Rabu (5/11/2025).
Selain soal mekanisme pengadaan, LSM juga menyoroti dugaan kolusi antara Direktur Utama Perumda Tirta Patriot dengan seorang oknum polisi aktif yang diduga ikut bermain dalam proyek tersebut.
“Ada dugaan Dirut dan oknum aparat penegak hukum berkolusi. Kalau ini benar, maka sudah sangat mencederai integritas perusahaan daerah,” tambah Budi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gaji Satpam seharusnya sudah disesuaikan dengan UMR Kota Bekasi serta dilengkapi jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Namun di lapangan, para Satpam justru menerima bayaran yang lebih rendah dari ketentuan tersebut.
“Gaji mereka di bawah UMR. Padahal dalam RAB tercantum sesuai. Kemana larinya hak Satpam itu?” kata Budi dengan nada geram.
LSM Pemuda Nusantara kini menuntut Wali Kota Bekasi dan DPRD untuk turun tangan. Mereka meminta agar dilakukan audit internal maupun pemeriksaan oleh aparat penegak hukum demi memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran di tubuh BUMD tersebut.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi juga menyangkut hak-hak pekerja. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan dan transparansi,” tegas Budi.
Ia juga menambahkan, publik berhak mengetahui ke mana sebenarnya aliran dana proyek tersebut, mengingat Perumda Tirta Patriot mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
“Kami tidak ingin praktik semacam ini terus dibiarkan. Pemerintah harus turun tangan dan menegakkan aturan,” tutupnya. ***
