TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 69 kali sepanjang tahun 2026 sebagai upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Target tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat melaunching GPM Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2/2026).
GPM 2026 ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama peningkatan produksi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh para pemangku kepentingan, disaksikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ronny Widijarto, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten Ekbang, Forkopimda Kepri, Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira, serta jajaran Kepala OPD Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari gerakan nasional sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Gubernur Ansar.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 lalu Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pada tahun 2026, jumlah tersebut disesuaikan menjadi 69 kali pelaksanaan dengan sebaran lokasi yang tetap menjangkau masyarakat luas.
Gubernur Ansar juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi untuk turut berperan aktif menyelenggarakan kegiatan serupa, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan pangan.
Terkait inflasi, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa Kepulauan Riau pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada tahun 2024.
“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah. Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, serta mencegah praktik penimbunan agar manfaat GPM benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lokasi peluncuran GPM, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras SPHP Bulog Rp58.000 dan beras premium Rp70.000 per 5 kilogram, Minyak Kita Rp14.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, serta sejumlah bahan pangan lainnya. ***
