TANJUNGPINANG – Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dijadikan instrumen utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat melaunching GPM Serentak yang dipusatkan di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2/2026).
GPM dilaksanakan sebagai bagian dari gerakan nasional untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat peran negara di tengah masyarakat.
Peluncuran GPM ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama peningkatan produksi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh para pemangku kepentingan, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengintervensi harga pangan agar inflasi tetap terkendali.
“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Gubernur Ansar.
Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada tahun 2024, meskipun pada periode tertentu inflasi sempat mengalami kenaikan.
“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah,” jelasnya.
Menurut Gubernur Ansar, pemisahan inflasi pangan dan non-pangan menjadi penting agar langkah intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
Berdasarkan pantauan di lapangan, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau dalam pelaksanaan GPM, di antaranya beras SPHP Bulog Rp58.000 per 5 kilogram, beras premium Rp70.000 per 5 kilogram, Minyak Kita Rp14.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, serta komoditas pangan lainnya.
Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga kelancaran distribusi beras, memotong rantai distribusi yang terlalu panjang, serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok yang dapat memicu kenaikan harga.
“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Kepri menargetkan pelaksanaan GPM sebanyak 69 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Salah seorang warga Tanjungpinang, Siti Rahma (42), mengaku GPM sangat membantu kebutuhan rumah tangga.
“Harga-harganya terhitung lebih murah, apalagi beras dan minyak. Sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ronny Widijarto, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten Ekbang, Forkopimda Kepri, Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira, serta jajaran Kepala OPD Pemprov Kepri. ***
