TANJUNGPINANG – Konflik Timur Tengah pariwisata Indonesia kini menjadi perhatian serius pemerintah, menyusul potensi kerugian ekonomi hingga Rp184,8 miliar per hari akibat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara.
Hal ini disampaikan Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata, dalam webinar Tourism Under Fire yang digelar Ikatan Alumni NHI Bandung, Senin (16/3/2026).
Menurut Widiyanti Putri Wardhana, sektor pariwisata sangat bergantung pada kelancaran mobilitas antar negara, sehingga gangguan akibat konflik geopolitik dapat berdampak langsung terhadap industri tersebut.
“Pariwisata pada hakikatnya sangat bergantung pada kelancaran mobilitas antarnegara. Ketika mobilitas tersebut terganggu, baik karena faktor logistik, ekonomi maupun geopolitik, maka sektor pariwisata juga akan terdampak,” ujar Widiyanti Putri Wardhana.
Ia menjelaskan kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis sebagai hub penerbangan global yang menghubungkan wisatawan dari Eropa dan Amerika menuju Asia, termasuk Indonesia.
Namun, meningkatnya ketegangan geopolitik membuat sejumlah maskapai harus menyesuaikan rute penerbangan dengan menghindari wilayah udara tertentu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya perjalanan sekaligus menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung.
Kementerian Pariwisata memperkirakan dampak konflik tersebut dapat memengaruhi sekitar 4.700 hingga 5.500 kunjungan wisatawan mancanegara per hari.
Dari sisi ekonomi, potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp157,9 miliar hingga Rp184,8 miliar per hari, yang tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga sektor turunan seperti perhotelan, restoran, transportasi wisata, hingga pelaku UMKM.
Sementara itu, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan pemerintah terus mewaspadai dampak konflik geopolitik terhadap industri pariwisata nasional.
“Pemerintah memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara per hari dengan potensi kehilangan devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari jika situasi ini tidak dimitigasi dengan baik,” ujar Airlangga Hartarto.
Padahal, sebelum eskalasi konflik terjadi, kinerja sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif dengan 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025.
Capaian tersebut menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS, menunjukkan sektor pariwisata sedang dalam fase pemulihan pasca pandemi.
Meski demikian, tekanan mulai terasa pada konektivitas penerbangan internasional. Hingga 10 Maret 2026, tercatat gangguan pada sembilan rute internasional yang berdampak pada sekitar 47.000 penumpang.
Pemerintah pun mendorong sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan sektor pariwisata, termasuk perluasan kebijakan bebas visa, penguatan pasar domestik, serta pemberian stimulus transportasi menjelang libur Lebaran.
Diskon tiket pesawat rata-rata 18 persen serta diskon transportasi laut dan kereta api hingga 30 persen menjadi bagian dari upaya menjaga daya tarik pariwisata nasional.
Melalui berbagai strategi tersebut, pemerintah berharap sektor pariwisata Indonesia tetap tangguh dan mampu beradaptasi di tengah tekanan geopolitik global. ***
