TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pembangunan tetap terarah dan berdampak melalui penguatan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat paripurna DPRD Kepri di Tanjungpinang pada Jumat, 17 April 2026, saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting dalam menilai sekaligus memperbaiki arah pembangunan daerah.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan dijadikan dasar dalam memperkuat kualitas kebijakan serta memastikan setiap program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujar Ansar.
Menurutnya, evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan capaian kinerja pembangunan Kepulauan Riau yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen, inflasi tetap terkendali di angka 3,54 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 yang menempatkan daerah ini dalam tiga besar nasional.
Bagi Ansar, capaian tersebut bukan titik akhir, melainkan fondasi untuk mendorong peningkatan kualitas program yang lebih terarah. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan agar selaras dengan kebijakan nasional sekaligus realistis terhadap kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci agar implementasi program berjalan lebih efektif, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan layanan dasar, serta konektivitas antarwilayah.
Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus didorong melalui pembaruan data pajak kendaraan bermotor dan pengembangan potensi pajak baru yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Ansar turut menegaskan bahwa efektivitas belanja daerah harus dilihat dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari tingkat serapan anggaran. Evaluasi yang konsisten dan disiplin dalam perencanaan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pembangunan tetap terukur.
Ia juga memandang rekomendasi DPRD sebagai bagian dari mekanisme yang konstruktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menempatkan hasil evaluasi ini sebagai dasar dalam mempercepat perbaikan program, memperkuat pemerataan pembangunan, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
