TANJUNG PINANG — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melayangkan surat kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I di Medan untuk menunda agar rencana kenaikan tarif pas pelabuhan di Sri Bintan Pura (SBP) Tanjung Pinang, Senin, 24 Juli 2023.
Selain itu, Gubernur Ansar Ahmad juga melayangkan surat dengan nomor surat B/552.3/1232/DISHUB-SET/2023 kepada beberapa pihak terkait, seperti Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Direktur Utama PT Pelindo, serta General Manager PT Pelindo Regional I Cabang Tanjung Pinang.
Permintaan penundaan tersebut merupakan respons Pemprov Kepri atas rencana PT Pelindo I Cabang Tanjung Pinang untuk menaikkan tarif pas masuk Pelabuhan SBP sebesar 50 persen mulai 1 Agustus mendatang.
Gubernur Ansar berharap PT Pelindo dapat mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam masa pemulihan.
Ansar Ahmad mengungkapkan ada 2 (dua) alasan yang mendasari mengapa rencana kenaikan tarif ini harus ditunda.
Pertama pemerintah pada tanggal 21 Juni 2023 baru saja mencabut secara resmi status pandemi Cocid-19 di Indonesia dan telah mengubah status pandemi menjadi endemic.
Selain itu, lanjut Ansar, pada masa pandemi Covid-19, perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat memprihatinkan. Sehingga dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemic diharapkan perekonomian di Kepri dapat meningkat kembali.
“Kita minta agar rencana kenaikan tarif tersebut bisa ditunda terlebih dahulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sebab kenaikan ini akan menambah beban perekonomian masyarakat yang baru saja mau pulih akibat pandemi,” pinta Ansar.
Surat Gubernur Ansar Ahmad kepada Pelindo :
(Red)
