JAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencetak sejarah dengan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi yang pertama kalinya diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri sejak provinsi ini berdiri.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB RI, Rini Widyantini, kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra, di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Capaian ini diraih setelah DPMPTSP Provinsi Kepri melewati serangkaian tahapan penilaian yang ketat. Proses tersebut dimulai dari evaluasi administrasi, wawancara, hingga pengecekan langsung ke lapangan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB.
Upaya membangun Zona Integritas bukanlah proses instan. DPMPTSP Provinsi Kepri telah melaksanakannya sejak empat tahun terakhir dengan komitmen kuat menghadirkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Pada tahun 2025, DPMPTSP bersama RSUP Ahmad Tabib dinyatakan lulus penilaian berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Nomor B/24/AA.99/2026 tentang Undangan SAKIP dan ZI Award 2025.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, predikat WBK ini merupakan hasil dari komitmen seluruh tim dalam membangun pelayanan yang terintegritas. Kami akan terus meningkatkan integritas dan layanan perizinan berusaha untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujar Hasfarizal.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut baik prestasi tersebut sebagai tonggak penting dalam reformasi birokrasi di daerah.
“Penghargaan WBK untuk DPMPTSP ini adalah bukti nyata dedikasi kita semua dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya mengajak seluruh OPD di Kepri untuk menjadikan ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan menjadi pionir integritas di provinsi kita,” ujar Ansar Ahmad.
Predikat WBK ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi OPD lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun Zona Integritas.
Ke depan, DPMPTSP Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan prima, mendukung investasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ***
