TANJUNG PINANG — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr Hasto Wardoyo, menyampaikan apresiasi atas kinerja Provinsi Kepri yang angka prevalensi stunting di tahun 2022 mengalami penurunan secar signifikan.
Dimana, prevalensi stunting di Provinsi Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen.
Pencapaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.
“Kepri sungguh luar biasa karena angka stunting Kepri sudah mendekati nasional yang 14 persen, jadi Kepri masuk provinsi yang keren,” kata Hasto Wardoyo, pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana, yang digelar BKKBN Provinsi Kepri di Hotel CK, Tanjung Pinang.
Dalam Rakerda tersebut, Hasto Wardoyo hadir langsung untuk memberikan sejumlah pengarahan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN.
Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Hasto Wardoyo menyebutkan, BKKBN mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, dan yang kedua mewujudkan keluarga berkualitas.
BKKBN telah melansir angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai negara.
“Angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis melahirkan satu anak perempuan rata-rata. Sehingga pas sekali, bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga,” kata Hasto Wardoyo.
Hasto kemudian mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang.
Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
Selanjutnya, Hasto Wardoyo berharap kabupaten dan kota penyangga di Kepri yang jumlah penduduknya banyak seperti Batam dan Karimun harus bekerja keras menurunkan stunting agar menjadi bandul bagi provinsi maupun nasional.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bersyukur meskipun Kepri adalah daerah kepulauan. Namun indikator makro di provinsi ini menunjukkan hasil yang bagus, salah satunya adalah angka stunting.
“Kalau indeks kesehatan menjadi salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, maka stunting ini harus kita kejar agar tercapai seperti target presiden. Tahun lalu masih 17 persen, tahun ini turun 2 persen,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar mengaku akan menggandeng seluruh pemerintah kabupaten dan kota termasuk Forkopimda, BKKBN, TP-PKK, dan Dharma Wanita untuk memastikan stunting di Kepri bisa terus menurun.
Pada kesempatan yang sama, BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.
Kota Tanjung Pinang mendapatkan Rp 2,4 miliar, Kabupaten Natuna Rp 3,3 miliar, Kabupaten Karimun Rp 3,6 miliar, Kabupaten Bintan Rp 3,1 miliar, Kabupaten Lingga Rp 3 miliar, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 2,1 miliar, dan Kota Batam mendapatkan Rp 9,2 miliar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, Ketua TP-PKK Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, Danlantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Kemas M Ikhwan Madani, Danlanud RHF Tanjung Pinang, Kolonel Nav Arief Budiman, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, Bupati Natuna, Wan Siswandi, Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim. ***
(jlu)
