JAKARTA (SK) — Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani, buka puasa bersama sekaligus, mengukuhkan pengurus Kerabat Perantau Provinsi Kepulauan Riau Jakarta (KPK RJ), di kantor penghubung Provinsi Kepri di Jakarta, Minggu (5/7/2015).
Pada kesempatan ini Sani menjelaskan kondisi Provinsi Kepri yang hampir 96 persen lautan. Hal ini sejalan dengan poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi dimana kebijakan untuk menjadikan laut sebagai poros pembangunan. Dan Kepri adalah Provinsi yang tepat untuk diterapkan Program Poros maritim seperti yang diwacanakan tersebut.
Bahkan, Sani menjelaskan jika sebelum pemerintah memprogramkan hal tersebut, justru Pemerintah Provinsi Kepri telah terlebih dahulu membuat pencanaan yang tertuang dalam RPJMP 5 tahun.
“Kita sudah memposisikan maritim sebagai poros unggulan. Hal ini karena didukung dengan kondisi geografis yang ada. Dan salah satu cara yang sudah kita lakukan adalah dengan membangun konektiviti satu pulau dengan pulau lainnya,” kata Sani.
Sebagai daerah yang berbasis maritim, dan menjadikan laut sebagai sarana transportasi. Diakui Sani, sampai saat ini Kepri masih membutuhkan penambahan armada kapal untuk sarana transportasi masyarakat yang ada diseluruh kabupaten/kota.
Bantuan dari pemerintah saat ini masih belum cukup, minimal 2 kapal lagi dan Gubernur telah melakukan pendekatan secara intens dengan Pemerintah pusat, baik presiden maupun Menteri Perhubungan untuk memperhatikan hal ini.
“Semoga saja penambahan armada yang kita harapkan itu bisa diwujudkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga konektivitas antara pulau yang satu dengan lainnya di Kepri ini bisa lebih mudah di jangkau,” katanya.
Sementara itu, ketua KPK RJ terpilih Rizal Z dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa, KPKRJ merupakan organisasi yang menjadi penyambung segala permasalahan masyarakat Kepri di perantauan.
“Peran kita ini sebagai mitra pemerintah daerah, mitra seluruh masyarakat Kepri,” kata Rizal Z. (SK-DY/R)
