TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri salah satunya dipengaruhi oleh derasnya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Ansar di sela-sela kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Kepri yang berlangsung di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Ansar, posisi strategis Kepri di jalur pelayaran internasional menjadi daya tarik tersendiri, baik secara nasional maupun internasional. Pemerintah pusat juga memberikan berbagai keistimewaan, termasuk penetapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” papar Ansar.
Namun, lanjutnya, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif. Banyak di antara mereka belum memiliki keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan industri di Kepri, yang pada akhirnya turut berpengaruh terhadap angka pengangguran.
“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tapi belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT kita,” tambah Ansar.
Untuk itu, Gubernur berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Kita perlu aturan yang lebih jelas dan tegas terkait arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegasnya.
Ambiguitas Posisi Kepri di Urutan Kedua Nasional
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menilai terdapat ambiguitas terhadap data Kepri yang disebut berada di posisi kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka nasional, yaitu 6,6 persen setelah Papua.
Menurut Diky, angka tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif, mengingat kebutuhan tenaga kerja di Kepri justru tinggi. Kepri, dengan 98 persen wilayah laut dan 2 persen daratan, memiliki 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang beroperasi di 23 kawasan industri besar maupun manufaktur.
“Artinya, sesungguhnya kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pengangguran,” tegas Diky.
Kepri, lanjutnya, menjadi tujuan baru bagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 6,8 persen penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia muda dan kelompok rentan.
“Kalau disejalankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kemiskinan juga turun di angka 4 persen serta inflasi di bawah 3 persen, ini menandakan bahwa ada ambigu terkait posisi nomor dua pengangguran se-Indonesia,” jelas Diky.
Ia menambahkan, kondisi geografis Kepri yang strategis juga menjadi faktor pemicu. “Yang menjadi catatan bahwa Kepri merupakan gula yang tentunya manis, sehingga banyak didatangi semut,” ujarnya mengibaratkan.
TPT Kepri Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kepri menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir dan masih dalam kondisi terkendali.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, TPT Kepri pada Februari 2023 sebesar 7,61 persen turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Jumlah pengangguran juga berkurang dari 84,23 ribu pada 2023 menjadi 75,21 ribu pada 2025.
Penurunan ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kepri antara tahun 2020–2024.
- Kota Batam: dari 11,79 ribu menjadi 7,68 ribu orang.
- Kabupaten Karimun: dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu.
- Kota Tanjungpinang: dari 9,30 ribu menjadi 4,69 ribu.
- Kabupaten Bintan: dari 8,86 ribu menjadi 4,53 ribu.
- Kabupaten Natuna: dari 4,10 ribu menjadi 3,89 ribu.
- Kabupaten Lingga: dari 4,41 ribu menjadi 3,38 ribu.
- Kabupaten Kepulauan Anambas: dari 3,44 ribu menjadi 2,38 ribu.
Penempatan Tenaga Kerja Naik Signifikan
Dalam rentang 2021–2024, Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota.
Rinciannya, 36.013 tenaga kerja pria dan 35.169 tenaga kerja wanita, yang ditempatkan di berbagai perusahaan di wilayah Kepri.
- Tahun 2021: 26.167 orang
- Tahun 2022: 16.362 orang
- Tahun 2023: 16.550 orang
- Hingga Mei 2024: 12.103 orang
Distribusi penempatan terbesar berada di Kota Batam (41.916 tenaga kerja) dan Kabupaten Bintan (24.603 tenaga kerja).
Fokus pada Peningkatan Kualitas SDM
Gubernur Ansar menegaskan, upaya menurunkan TPT tidak hanya dilakukan dengan membuka lapangan kerja, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pemprov Kepri telah memberikan pelatihan dan pembekalan keahlian kepada lebih dari 2.000 milenial agar siap menjadi tenaga profesional. Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT BLK dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun, juga dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya, sehingga dapat bersaing di pasar kerja,” ujar Ansar.
Program lain yang diluncurkan adalah Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri, yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memperluas kesempatan kerja di Kepri.
Penurunan Pengangguran Dorong Turunnya Angka Kemiskinan
Penurunan TPT Kepri turut berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya gini rasio.
Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 117,28 ribu orang, turun 7,68 ribu orang dibanding September 2024. Persentase penduduk miskin juga turun menjadi 4,44 persen, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera dan keempat terendah secara nasional.
Sementara itu, gini rasio Kepri dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi, berturut-turut sebesar 0,339; 0,325; 0,340; 0,357; hingga 0,382 pada 2025.
Peningkatan gini rasio disebabkan oleh kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah yang lebih cepat dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui pengendalian arus tenaga kerja, peningkatan kompetensi SDM, dan pembukaan lapangan kerja baru, Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. ***
