BATAM (SK) — Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan setuju nota keuangan RAPBD Tahun 2017, untuk di lanjutkan. Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna ke- 3 masa persidangan ll tahun anggaran 2017, Jumat, (13/01/2017).
Ke-9 fraksi tersebut yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Hati Nurani Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Persatuan Keadilan menyatakan setuju. Meskipun dalam penyampaian pandangannya, banyak kritikan serta catatan-catatan yang diberikan.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya menyetujui, agar Ranperda APBD Kota Batam 2017 disahkan dan dilanjutkan.
“Fraksi PDI juga beependapat, walaupun saat ini anggaran belanja kota Batam sedikit devisit, namun hal itu bisa ditanggulangi dari silpa ataupun pendapatan lainnya,” kata Tumbur Sihaloho.
Kata Tumbur, Pemko Batam juga harus lebih berhati-hati dalam upaya meningkatkan pembangunan.
“Kami juga mengingatkan Pemko lebih berhati-hati salama pembangunan, dan juga jangan sampai menyalahgunakan wewenang antara Banggar Pemko dan DPRD dalam penetapan KUA PPAS,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan tentang anggaran pendidikan yang masih begitu rendah, mereka menilai dana pada sektor pendidikan masih begitu rendah dan anggaran Disdik juga tidak propesional.
“Untuk sekarang mutu pendidikan masih rendah, apalagi dikurangi anggarannya. Kami juga menyarankan pengurangan ini dan lebih mengedepankan infrastruktur di bandingkan pendidikan,” kata Mesrawati.
Mesrawati juga menyoroti peran pemerintah dalam meningkatkan PAD dari sektor parkir. Ia mengatakan pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam pengelolaan parkir tersebut dan mempertanyakan bagaimana kedepannya Dishub mengatasi kebocoran dilahan parkir.
“Untuk kedepannya bagaimana Dishub mengatasi kebocoran tersebut,” jelasnya.
Fraksi PAN menyoroti terkait anggaran Rp 3 Miliyar yang dikelola oleh Sekwan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
“Kami berharap anggaran Rp 3 Miliyar yang dikelola Sekwan dapat dibahas dan digunakan sebangaimana mestinya,” kata Safari Ramadan.
Fraksi Gerindra meminta, agar Pemko Batam dapat menaikan pajak dalam rangka penambahan PAD dari segi Hiburan, Hotel dan Restoran.
“Untuk hiburan, rumah makan dan hotel, pemerintah dapat menaikan pajaknya, melihat peminatnya cukup banyak saat ini,” kata Nyayang Haris Pratimura.
Sedangkan Fraksi Persatuan Keadilan, meminta pemerintah dapat menggali objek pajak baru, dalam meningkatkan PAD, terutama dalam pajak bumi dan bangunan.
“Dalam meningkatkan PAD dari segi pajak, Pemko seharusnya bisa menggali objek pajak baru terutama PBB,” kata Eki Kurniawan.
Ditambahkan, bahwa pajak bangunan sendiri bisa menjadi pemasukan yang besar bagi PAD, apalagi melihat banyaknya perusahaan-perusahaan di kota Batam.
Fraksi Nasdem, meminta Badan Penanaman Modal (BPM) dan KP2K dapat lebih memilih inovasi dan prioritas dalam ke maritiman, melihat sebagian besar kota Batam adalah wilayah perairan.
“Kami juga berharap, agar Ranperda ini bisa segera dirampungkan, supaya dapat disahkan menjadi Perda,” ujar Li Khai.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi, paripurna akan di gelar kembali pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 mendatang, dengan agenda-agenda tanggapan dan jawaban Wali Kota. (SK-Yul)
