TANJUNGPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan mengawal berbagai persoalan yang dihadapi nelayan pesisir. Melalui dialog bersama Aliansi Nelayan Pesisir Kabupaten Bintan dan Lingga, DPRD Kepri menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas sedimentasi dan pemanfaatan ruang laut, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir serta kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat nelayan. Forum ini menjadi ruang komunikasi antara DPRD dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang dinilai memengaruhi aktivitas penangkapan ikan serta keberlangsungan mata pencaharian nelayan di wilayah Bintan dan Lingga.
RDP dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, dan Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Kepri, Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ika Hasillah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Hendri.
Membuka jalannya rapat, Dewi Kumalasari Ansar menegaskan bahwa DPRD Kepri selalu membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan.
“Kami mengapresiasi kehadiran dan partisipasi Aliansi Nelayan Pesisir Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga dalam forum ini. DPRD Provinsi Kepulauan Riau terbuka untuk menerima setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya terkait berbagai persoalan yang dihadapi nelayan pesisir. Aspirasi ini akan menjadi bahan masukan bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Dewi.
Dalam forum tersebut, Aliansi Nelayan Pesisir Kabupaten Bintan dan Lingga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi perairan yang dinilai memengaruhi aktivitas penangkapan ikan. Masyarakat berharap pemerintah bersama DPRD dapat mengawal penyampaian aspirasi tersebut hingga memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan–Lingga, Rudi Herdiawan, menjelaskan bahwa perubahan kondisi perairan telah memberikan dampak terhadap hasil tangkapan nelayan sehingga diperlukan langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Selain itu, sejumlah perwakilan nelayan dan masyarakat pesisir juga menyampaikan berbagai masukan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan terhadap lingkungan pesisir agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi representasi dengan mengawal seluruh aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang berlaku, termasuk menyampaikannya kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan tegas menyatakan berada bersama masyarakat nelayan dalam memperjuangkan aspirasi yang disampaikan hari ini. Kami akan mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan Aliansi Nelayan Pesisir Bintan–Lingga, termasuk menyampaikannya kepada pemerintah pusat agar permasalahan yang dihadapi nelayan dapat memperoleh perhatian dan solusi yang nyata,” tegas Iman Sutiawan.
Menurut Iman, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Karena itu, DPRD Kepri akan terus membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Menutup jalannya pertemuan, Iman kembali menegaskan bahwa DPRD Kepri akan terus membuka ruang dialog sebagai bagian dari komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menghadirkan solusi yang berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi keberlangsungan mata pencaharian nelayan sebagai salah satu pilar penting pembangunan maritim Kepulauan Riau. ***
(ADVERTORIAL DPRD KEPRI)
