SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Paripurna DPRD Kepri tentang Pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2016, memberi banyak catatan yang harus dievaluasi dan dibahas kembali bersama Pansus LPj, meskipun mendapat Predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.
Juru bicara (Jubir) dari fraksi PDI-P, Eri Suandi, menyampaikan pandangan umum fraksinya, dengan menyebutkan masih ada penyampaian laporan yang tidak sesuai.
“Dan belum melihat pengalokaisian anggaran yang benar-benar berkeadilan dan berdampak langsung dan merata. Untuk itu, PDI-P menyatakan, untuk dibawa pada pembahasan selanjutnya,” sebutnya, di Rapat Paripurna DPRD Kepri, di Ruang Rapat Utama DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa, (18/07/2017).
Selain Eri, Taba Iskandar, yang juga Jubir dari Fraksi Golkar, mengapreaissi opini WTP, tapi dengan catatan meminta penjelasan Belanja Bansos.
“Dari cacatan dan realisasi, target belum seluruhnya sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Jubir Fraksi Demokrat Plus, Onwar Siahaan, mengapresiasi opini WTP, dan menyatakan LPJ telah memenuhi kaedah, namun melihat upaya tersebut belum optimal, dan masih ada potensi yang masih dapat digarap, sehubungan dengan adanya tambahan yang diarahkan oleh pusat terhadap Provinsi, seperti kelautan dan pertambangan.
Onwar juga menyebutkan, perlu ditingkatkan koordinasi dengan OPD, yang akhir-akhir ini terasa lemah, sehingga penyerapan anggaran belum optimal.
Kemudian lanjutnya, masih banyak aset daerah yqng belum dimanfaatkan atau belum difungsikan dengan optimal dan sebaiknya ditingkatkan untuk menambah PAD.
“Penyerapan APBD agar didistribusikan secara baik, tidak tertumpu pada akhir tahun, dengan maksud mengawal pengendalian inflasi daerah,” ujarnya.
Kemudian dari Hanura Plus, Asep Nurdin, menyebutkan, program Pemprov harus menitikberatkan sektor fisik, dan anggaran harus diperbaiki.
Ia juga menyebutkan, ada dinas yang belum merealisasikan anggaran seratus persen, dan Pemprov diharapkan menyediakan SDM yang memadai.
“Kemudian realisasi pajak belum memenuhi target. Diharapkan Pemprov supaya meningkatkan kepatuhan pajak, dan harus mampu memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang nakal,” tegasnya.
Tak ketinggalan dari Fraksi PKS, PPP, mengapresiasi opini WTP, dengan 16 catatan penting, diantaranya masih lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan, DAU (Dana Alokasu Umum) yang sangat rendah, serta Pemprov dianggap belum terlalu serius.
Lanjutnya, belanja modal masih terbilang kecil, sedangkan belanja operasional besar. Padahal belanja modal diperlukan.
“Tabel laporan sangat suram dan sulit dibaca, dan piutang masih banyak belum tertagih,” katanya.
Terakhir, Jubir dari Fraksi Kebangkitan Nasional, Sirajudin Nur, memberikan apresiasi opini WTP, namun baru sebatas kewajaran adminiatrasi, dan dampaknya masih harus mendapat banyak kajian, serta masih belum menampakkan kemajuan.
“Harusnya bidang maritim menjadi aspek yg bisa meningkatkan PAD,” katanya.
Menurunnya, tingkat kemajuan ekonomi, perkembangan jumlah pekerja, mengalami penurunan dan meningkatkan angka pengangguran, dan meminta pemprov memberi tanggapan, serta apa solusinya.
“Kemudian catatan lain, tingginya angka silva, menunjukkan belum maksimal penggunaan anggaran, rendahnya PAD. Dan berharap Pemprov proaktif mencari terobosan peningkatan PAD,” tutupnya.
Diakhir paripurna, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menyatakan akan dilanjutkan jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi pada sidang selanjutnya. Ujar Jumaga Nadeak, sambil mengetuk palu menutup sidang. (SK-MU)
