Pada akhirnya semua fraksi yang ada di tubuh DPRD Natuna dalam Pidato penyampaiannya masing-masing dapat menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.
Termasuk salah satu perwakilan dari Fraksi PNR, Junaidi, menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan oleh BPK Provinsi Kepri.
Hal ini menurutnya perlu dipertahankan sebagai motivasi bagi meningkatkan kinerja pemerintah di tahun mendatang.
Junaidi menambahkan, walaupun mendapat predikat WTP, namun masih ada temuan BPK yang perlu ditanggapi dengan serius. Karena hal ini berdampak dapat merugikan daerah.
“Kedepan, saya berharap agar Pemerintah Daerah lebih fokus pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), seperti pengembangan bidang pariwisata, perikanan dan wajib pajak lainnya, dengan harapan agar kedepan secara bertahap Natuna tidak lagi bergantung pada dana perimbangan dari Pusat maupun Provinsi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Hamid Rizal, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berarti.
Dirinya berharap, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin secara sehat, menjalankan fungsi pengawasan, serta saling bahu membahu dalam menetapkan arah kebijakan daerah menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih merata sebagaimana yang diharapkan bersama.
Hamid Rizal mengakui bahwa setelah menerima hasil laporan dari audit BPK, sebagai kepala daerah, dirinya langsung menindaklanjuti berbagai hasil temuan, serta mengevaluasi untuk segera dibenahi.
“Diantaranya terkait aset-aset Pemerintah Daerah, seperti kendaraan pejabat dan kendaraan dinas operasional. Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa kendaraan dinas operasional yang berada di kecamatan yang sudah tidak layak beroperasi,” terangnya.
“Hal tersebut perlu dilakukan pendataan ulang dan penghapusan, dengan tujuan agar neraca aset daerah dapat terangkum secara lebih riil, serta mencegah temuan pengelolaan aset daerah,” pungkasnya. (Nard)
