KEPRITANJUNG PINANG

Nurdin Pimpin Rakor “EVALUASI PELAKSANAAN APBD dan APBN”

×

Nurdin Pimpin Rakor “EVALUASI PELAKSANAAN APBD dan APBN”

Share this article

TANJUNGPINANG (SK) — Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD Semester I tahun anggaran 2016, dengan tema mengawal APBN dan APBD untuk membangun Kepri, di CK hotel, Tanjungpinang, Selasa, (9/8/2016).

Rakor ini dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dan Pusat, bisa bersinergi dalam mewujudkan pembangunan di Daerah, atau di Kepri.

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

Nurdin Basirun, pada kesempatan ini mengajak semua pihak untuk bahu-membahu, dalam mewujudkan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang mengalami devisit anggaran, namun hal tersebut diminta untuk tidak selalu dijadikan alasan. Karena, semua persoalan akan selalu ada solusinya, jika dilakukan secara bersama dan saling bahu-membahu.

BACA JUGA :  Politisi dan Legislator PKS Beri Penyuluhan dan Semprot Rumah Ibadah

“Kita tidak mencari kambing hitam untuk setiap permasalahan. Tapi mari kita duduk bersama mencari solusinya. Sisa waktu masih 5 bulan di tahun 2016 ini, dan saya berharap di dalam forum ini, bisa dibahas sepuas-puasnya sampai jelas duduk setiap permasalahan. Tujuannya, agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita. Mari kita memanfaatkan forum ini dengan baik,” ucap Nurdin.

BACA JUGA :  Buka Bimtek, Gubernur Ansar Minta Satpol PP Kedepankan Sikap Humanis

Menyangkut defisit anggaran, Nurdin, mengajak seluruh jajaran Pemerintah, untuk mengutamakan kegiatan yang penting-penting. Dengan niat, biarkan sedikit asalkan bermanfaat.

“Marilah kita selalu menjaga kekompakan, dalam membangun Kepri yang kita cintai ini,” ujar Nurdin.

Sementara itu, Kajati Kepri Andar Perdana Widianto, dalam sambutannya mengatakan, jika dalam hal ini, pihaknya atas arahan Presiden, mendapatkan wewenang sebagai pengawal anggaran kegiatan Pemerintahan. Dan dengan kondisi defisit ini, diharapkan tidak banyak melakukan diskresi. Istilah diskresi sesuai dalam undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

BACA JUGA :  Sani Laporkan LKPJ-AMJ Periode 2010/2015

“Dengan kondisi defisit seperti saat ini, tentu kita harus bekerja lebih efektif dan efesien. Sehingga, diharapkan kita tidak banyak mengalami diskresi,” kata Andar.

Rakor ini dihadiri juga oleh, Kajati Povinsi Kepri Andar Perdana Widianto, Seluruh Bupati dan Walikota se Kepri, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Marwin Jamal, jajaran kepala SKPD, kepala FKPD serta jajaran instansi lainnya. (SK-DY/R)