TANJUNGPINANG – Harapan untuk menghadirkan pekerja migran Indonesia yang semakin profesional dan memiliki daya saing global diperkuat melalui kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kesepakatan yang ditandatangani pada Senin, 8 Juni 2026 itu menjadi fondasi penguatan kompetensi sekaligus pelindungan PMI selama lima tahun ke depan.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, dan Direktur Batam Tourism Polytechnic Siska Amelia Maldin di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.
Kerja sama itu dirancang untuk membangun ekosistem pekerja migran yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap penyiapan calon tenaga kerja, peningkatan kompetensi, hingga pelindungan ketika bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa sinergi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang akan bekerja di luar negeri.
“MOU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker,” ujar Mukhtarudin.
Menurut dia, arah kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada peningkatan kualitas pekerja migran melalui penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang semakin baik. Ia menyebut jumlah pekerja Indonesia yang bekerja pada sektor formal dan profesional di luar negeri terus meningkat.
Mukhtarudin juga menilai Kepulauan Riau memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Posisi tersebut dinilai sangat mendukung pengembangan program pekerja migran yang profesional dan kompetitif di tingkat global.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan wilayah Kepri memiliki potensi geoekonomi yang besar karena berada di jalur perdagangan internasional. Namun, kondisi itu juga menghadirkan tantangan berupa berbagai aktivitas kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.
Ansar menegaskan bahwa penguatan sistem pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi berbagai pihak.
Ia juga mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BP3MI, dan instansi terkait dalam melakukan pencegahan serta penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Menurut Ansar, keterlibatan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic dalam kerja sama tersebut akan menjadi modal penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional.
Ansar menjelaskan bahwa Pemprov Kepri selama ini terus mendorong penguatan pendidikan vokasi. Bahkan sekitar 70 persen pengembangan pendidikan menengah di Kepri diarahkan ke SMK agar selaras dengan kebutuhan investasi dan industri yang terus berkembang.
Melalui kesepakatan tersebut, fokus kerja sama akan diarahkan pada dua pilar utama, yakni peningkatan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi calon PMI, keluarga PMI, dan purna PMI, serta penguatan sistem pelindungan yang humanis dan akuntabel.
Selain itu, kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic juga mencakup pembentukan Migrant Center, harmonisasi standar kompetensi pekerja migran, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri bagi masyarakat Kepri. ***
